rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (2024)

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (1)

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

DI KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden

tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara

di Kalimantan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4833);

MEMUTUSKAN ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (2)

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA

RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI

KALIMANTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara

nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan

negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk

wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya

disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara

yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan

pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar

laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya,

termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di

dalamnya.

3. Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan yang selanjutnya disebut

Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang

berada di bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam

sepanjang batas wilayah Indonesia di Kalimantan dengan Negara

Malaysia, dalam hal batas wilayah negara di darat kawasan

perbatasan berada di kecamatan.

4. Sabuk ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (3)

- 3 -

4. Sabuk pengamanan perbatasan adalah konsepsi pengembangan

wilayah di Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi untuk

mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara di perbatasan

darat Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum laut yang

belum disepakati dengan Negara Malaysia atau yang berbatasan dengan

laut lepas (high seas) yang diklaim secara unilateral oleh Indonesia dan

telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI).

6. Pulau-pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah

pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis

yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan

hukum internasional dan nasional.

7. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya

alam dan sumber daya buatan.

8. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber

daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

9. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu

wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian

hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan

air tanah berlangsung.

10. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah

pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran

Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau

sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi).

11. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu

wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan

anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut

secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan

batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh

aktivitas daratan.

12. Daerah ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (4)

- 4 -

12. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan

yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

13. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara

alamiah maupun yang sengaja ditanam.

14. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan

laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

15. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN

adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong

pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.

16. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau

beberapa kabupaten/kota.

17. Pos Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat

pemeriksaan lintas batas bagi pemegang pas lintas batas dan paspor.

18. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil

laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

19. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan

berdampingan dengan Laut Teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang yang mengatur mengenai Perairan Indonesia

dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari

mana lebar laut teritorial diukur.

20. Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di

bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut

teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga

pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus)

mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam

hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga

paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak

100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus)

meter.

20. Zona ... 21. Alur ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (5)

- 5 -

21. Alur Laut Kepulauan Indonesia yang selanjutnya disingkat ALKI

adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan

hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut

internasional.

22. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik

pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan

masing-masing zona pada Kawasan Lindung.

23. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik

pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan

masing-masing zona pada Kawasan Budi Daya.

24. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah

angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang

terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok

peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok

peruntukan yang direncanakan.

25. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah

angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar

bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah

perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana

tata bangunan dan lingkungan.

26. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah

angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan

gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang

dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan

lingkungan.

27. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah

angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka

di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi

pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah

perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana

tata bangunan dan lingkungan.

27. Koefisien ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (6)

- 6 -

28. Koefisien Tapak Basem*n yang selanjutnya disingkat KTB adalah

angka persentase perbandingan antara luas tapak basem*n dan luas

lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai

rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

29. Koefisien Zona Terbangun yang selanjutnya disingkat KZB adalah

angka perbandingan antara luas total tapak bangunan dan luas

zona.

30. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah

garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis

sempadan jalan.

31. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk

masyarakat hukum adat, koperasi dan/atau pemangku kepentingan

non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

32. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian

pemanfaatan ruang.

33. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan

Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

34. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

35. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur

Provinsi Kalimantan Timur, dan/atau Gubernur Provinsi Kalimantan

Utara.

36. Bupati adalah Bupati Sambas, Bupati Bengkayang, Bupati Sanggau,

Bupati Sintang, Bupati Kapuas Hulu, Bupati Mahakam Ulu, Bupati

Malinau, dan Bupati Nunukan.

37. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Pasal 4 ... Bagian Kedua ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (7)

- 7 -

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan

Perbatasan Negara;

b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan

Negara;

c. rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara;

d. rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara;

e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;

f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan

Negara;

g. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan

h. Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan

Negara.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANG SERTA CAKUPAN

KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat

operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat

koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 4 ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (8)

- 8 -

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai

pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara;

b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan

Perbatasan Negara;

c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan

perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian

antarsektor di Kawasan Perbatasan Negara;

d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan

Perbatasan Negara;

e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan

Perbatasan Negara;

f. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan

g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan

Perbatasan Negara dengan kawasan sekitarnya.

Bagian Kedua

Cakupan Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 5

(1) Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan di darat

dan di laut.

(2) Kawasan perbatasan di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kawasan yang berada di kecamatan pada sisi dalam

sepanjang batas wilayah Negara Indonesia dengan Negara Malaysia.

(3) Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas Laut

Teritorial Indonesia dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau

Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum

disepakati, hingga garis pantai termasuk:

a. kecamatan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (9)

- 9 -

a. kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut; atau

b. seluruh kecamatan pada gugus kepulauan,

atau hingga perairan dengan jarak 24 mil dari garis pangkal.

(4) Kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:

a. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Paloh dan Kecamatan

Sajingan Besar di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

b. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Jagoi Babang dan

Kecamatan Siding di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan

Barat;

c. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Entikong dan

Kecamatan Sekayam di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan

Barat;

d. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Ketungau Hulu dan

Kecamatan Ketungau Tengah di Kabupaten Sintang, Provinsi

Kalimantan Barat;

e. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Puring Kecana,

Kecamatan Badau, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Embaloh

Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, dan Kecamatan Putussibau

Selatan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

f. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Long Apari dan

Kecamatan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi

Kalimantan Timur;

g. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Kayan Selatan,

Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan

Pujungan, dan Kecamatan Bahau Hulu di Kabupaten Malinau,

Provinsi Kalimantan Utara; dan

h. 12 (dua belas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Krayan Selatan,

Kecamatan Krayan, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Tulin

Onsoi, Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Nunukan, Kecamatan

Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik

Tengah, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Timur, dan

Kecamatan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (10)

- 10 -

Kecamatan Sebatik di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan

Utara.

i. Laut Teritorial Indonesia di Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 6

Penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara bertujuan untuk

mewujudkan:

a. keutuhan wilayah negara di perbatasan dengan menegakkan

kedaulatan negara dan menjaga pertahanan dan keamanan negara

pada Kawasan Perbatasan Negara;

b. pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara yang mandiri;

dan

c. kawasan berfungsi lindung sebagai paru-paru dunia dan

perlindungan keanekaragaman hayati.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 7

(1) Kebijakan untuk mewujudkan keutuhan wilayah negara di perbatasan

dengan menegakkan kedaulatan negara dan menjaga pertahanan dan

keamanan negara pada Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a. peningkatan upaya penegakan kedaulatan negara di Kawasan

Perbatasan Negara;

b. peningkatan ... b. peningkatan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (11)

- 11 -

b. peningkatan upaya pengamanan melalui penerapan sabuk

pengamanan perbatasan negara; dan

c. pemertahanan eksistensi PPKT yang meliputi Pulau Sebatik dan

Pulau Gosong Makassar sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan

Indonesia.

(2) Kebijakan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kawasan

Perbatasan Negara yang mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 huruf b meliputi:

a. pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perbatasan Negara

secara sinergis; dan

b. pengembangan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara yang

dilakukan secara sinergis dengan kawasan pengembangan

ekonomi dalam sistem klaster.

(3) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung sebagai

paru-paru dunia dan perlindungan keanekaragaman hayati

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa perwujudan

fungsi perlindungan keanekaragaman hayati yang dilakukan dengan

penyelarasan kegiatan pengelolaan Kawasan Lindung dengan

Kawasan Budi Daya.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 8

(1) Strategi untuk kebijakan peningkatan upaya penegakan kedaulatan

negara di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

a. melakukan penegasan tapal batas negara; dan

b. menyelesaikan penyepakatan batas negara dengan Negara

Malaysia.

a. membangun ... (2) Strategi ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (12)

- 12 -

(2) Strategi untuk peningkatan upaya pengamanan melalui penerapan

sabuk pengamanan perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

a. menetapkan daerah prioritas pertahanan dan keamanan negara di

sepanjang Kawasan Perbatasan Negara;

b. menetapkan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) dalam

rangka pengamanan Kawasan Perbatasan Negara sepanjang

daerah prioritas pertahanan dan keamanan negara; dan

c. meningkatkan keterkaitan Kawasan Perbatasan Negara di

Kalimantan dengan pusat-pusat pertahanan dan keamanan

negara di luar Kawasan Perbatasan Negara.

(3) Strategi untuk pemertahanan eksistensi PPKT yang meliputi Pulau

Sebatik dan Pulau Gosong Makassar sebagai titik-titik garis pangkal

kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

huruf c meliputi:

a. membangun mercusuar dan infrastruktur penanda pulau terluar

lainnya di Pulau Sebatik dan Pulau Gosong Makassar;

b. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi

penyeberangan untuk meningkatkan akses dari dan ke Pulau

Sebatik;

c. mengembangkan prasarana sumber daya air untuk memenuhi

kebutuhan air baku di Pulau Sebatik;

d. mengembangkan jaringan telekomunikasi untuk memenuhi

kebutuhan komunikasi di Pulau Sebatik; dan

e. mengembangkan jaringan energi di Pulau Sebatik.

(4) Strategi untuk pengembangan prasarana dan sarana Kawasan

Perbatasan Negara secara sinergis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

a. membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana

transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan

permukiman;

b. meningkatkan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (13)

- 13 -

b. meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan

pemerintahan; dan

c. membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana

ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, serta perindustrian.

(5) Strategi untuk pengembangan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara

yang dilakukan secara sinergis dengan kawasan pengembangan

ekonomi dalam sistem klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) huruf b meliputi:

a. menetapkan PKSN Entikong, PKSN Paloh-Aruk, PKSN

Jagoibabang, PKSN Nangabadau, dan PKSN Jasa sebagai Klaster

Barat dengan prioritas pengembangan pertanian tanaman pangan

dan industri pengolahan, yang berorientasi ke PKW Sambas, PKW

Sintang, PKW Singkawang, PKW Putussibau, dan PKW Sanggau

dalam mendukung PKN Pontianak;

b. menetapkan PKSN Long Pahangai, PKSN Long Nawang, dan PKSN

Long Midang sebagai Klaster Tengah dengan prioritas

pengembangan ekowisata dan pengolahan hasil hutan yang

berorientasi ke PKW Sendawar dan PKW Malinau; dan

c. menetapkan PKSN Simanggaris dan PKSN Nunukan sebagai

Klaster Timur dengan prioritas pengembangan jasa, industri

pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelautan

yang berorientasi ke PKW Tanlumbis dan PKW Malinau dalam

mendukung PKW Nunukan dan PKN Kawasan Perkotaan

Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang.

(6) Strategi untuk perwujudan fungsi perlindungan keanekaragaman

hayati yang dilakukan dengan penyelarasan kegiatan pengelolaan

Kawasan Lindung dengan Kawasan Budi Daya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:

a. mewujudkan keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan

sebaran yang proporsional;

b. mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan bergambut

untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan;

c. mengoptimalkan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (14)

- 14 -

c. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi

konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai

manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang

dan lestari;

d. meningkatkan daya dukung dan pengurangan daya rusak daerah

aliran sungai;

e. menerapkan pola insentif dan disinsentif, serta pengawasan dan

penegakan hukum dalam pemanfaatan kawasan hutan;

f. mengembangkan kegiatan budidaya yang berwawasan lingkungan;

dan

g. mempertahankan dan merehabilitasi vegetasi pesisir guna

mencegah abrasi di Wilayah Pesisir, termasuk PPKT.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

(1) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan

dengan tujuan meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, kualitas dan

jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta fungsi Kawasan

Perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

(2) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi

sebagai penunjang dan penggerak pertahanan dan keamanan negara

untuk menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban serta sosial

ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan

fungsional.

(3) Rencana ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (15)

- 15 -

(3) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:

a. rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara; dan

b. rencana sistem jaringan prasarana.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Permukiman Perbatasan Negara

Pasal 10

(1) Rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a yang berfungsi sebagai pusat

pelayanan terdiri atas:

a. pusat pelayanan utama; dan

b. pusat pelayanan penyangga.

(2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan PKSN.

(3) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan PKW dan PKL.

Pasal 11

(1) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(2) merupakan pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan

pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan

Kawasan Perbatasan Negara.

(2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan di:

a. PKSN Paloh-Aruk di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan

Barat;

b. PKSN Jagoibabang di Kabupaten Bengkayang, Provinsi

Kalimantan Barat;

c. PKSN Entikong di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan

Barat;

d. PKSN Jasa di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

e. PKSN ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (16)

- 16 -

e. PKSN Nangabadau di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi

Kalimantan Barat;

f. PKSN Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi

Kalimantan Timur;

g. PKSN Long Nawang di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan

Utara;

h. PKSN Long Midang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan

Utara;

i. PKSN Simanggaris di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan

Utara; dan

j. PKSN Nunukan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan

Utara.

(3) PKSN Paloh-Aruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

memiliki fungsi sebagai:

a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan

keamanan;

b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

c. pusat perdagangan dan jasa;

d. pusat pertanian tanaman pangan dan industri pengolahan;

e. pusat pelayanan pemerintahan;

f. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

g. pusat pelayanan sistem angkutan penumpang dan angkutan

barang;

h. pusat pelayanan transportasi laut; dan

i. pusat pelayanan transportasi udara.

(4) PKSN Jagoibabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

memiliki fungsi sebagai:

a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan

keamanan;

b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

c. pusat pelayanan pemerintahan;

d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

e. pusat ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (17)

- 17 -

e. pusat perdagangan dan jasa;

f. pusat pertanian tanaman pangan dan industri pengolahan; dan

g. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan

angkutan barang.

(5) PKSN Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

memiliki fungsi sebagai:

a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan

keamanan;

b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

c. pusat pelayanan pemerintahan;

d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

e. pusat perdagangan dan jasa;

f. pusat pertanian tanaman pangan;

g. pusat industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dan

karet;

h. pusat industri pengolahan hasil hutan; dan

i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.

(6) PKSN Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki

fungsi sebagai:

a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan

keamanan;

b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

c. pusat pelayanan pemerintahan;

d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

e. pusat perdagangan dan jasa;

f. pusat pertanian tanaman pangan dan industri pengolahan; dan

g. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.

(7) PKSN Nangabadau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e

memiliki fungsi sebagai:

a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan

negara;

b. pusat ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (18)

- 18 -

b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

c. pusat pelayanan pemerintahan;

d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

e. pusat perdagangan dan jasa;

f. pusat pertanian tanaman pangan dan industri pengolahan;

g. pusat pengembangan ekowisata; dan

h. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan

angkutan barang.

(8) PKSN Long Pahangai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f

memiliki fungsi sebagai:

a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan

keamanan;

b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

c. pusat pelayanan pemerintahan;

d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

e. pusat perdagangan dan jasa;

f. pusat industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dan

karet;

g. pusat pengembangan ekowisata;

h. pusat pengembangan hasil hutan;

i. pusat pelayanan transportasi udara; dan

j. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.

(9) PKSN Long Nawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g

memiliki fungsi sebagai:

a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan

keamanan;

b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

c. pusat pelayanan pemerintahan;

d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

e. pusat perdagangan dan jasa;

f. pusat pengembangan ekowisata;

g. pusat pelayanan transportasi udara;

(10) PKSN ... h. pusat ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (19)

- 19 -

h. pusat pengolahan hasil hutan, pertanian, perkebunan; dan

i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.

(10) PKSN Long Midang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h

memiliki fungsi sebagai:

a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan

keamanan;

b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

c. pusat pelayanan pemerintahan;

d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

e. pusat perdagangan dan jasa;

f. pusat industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dan

karet;

g. pusat pengembangan ekowisata;

h. pusat pelayanan transportasi udara; dan

i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.

(11) PKSN Simanggaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i

memiliki fungsi sebagai:

a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan

keamanan;

b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

c. pusat pelayanan pemerintahan;

d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

e. pusat perdagangan dan jasa;

f. pusat industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, karet

serta perikanan dan kelautan;

g. pusat pelayanan transportasi laut; dan

h. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.

(12) PKSN Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j

memiliki fungsi sebagai:

a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan

keamanan;

b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

j. pusat ... c. pusat ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (20)

- 20 -

c. pusat pelayanan pemerintahan;

d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

e. pusat perdagangan dan jasa;

f. pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral,

batubara;

g. pusat industri pengolahan hasil hutan;

h. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dan

kelautan yang ramah lingkungan;

i. pusat pengembangan wisata budaya;

j. pusat pengembangan pertanian, perkebunan, serta perikanan

dan kelautan;

k. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan

angkutan barang;

l. pusat pelayanan transportasi laut; dan

m. pusat pelayanan transportasi udara.

Pasal 12

(1) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (3) merupakan kota-kota kecamatan di luar PKSN yang

dikembangkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat

di Kawasan Perbatasan Negara.

(2) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. PKW Putussibau di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi

Kalimantan Barat;

b. PKW Taulumbis di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan

Utara; dan

c. PKL yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana

tata ruang wilayah.

(3) PKW Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

memiliki fungsi sebagai:

a. pusat pertahanan dan keamanan negara;

b. pusat ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (21)

- 21 -

b. pusat perdagangan dan jasa;

c. pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya;

d. pusat pelayanan pemerintahan;

e. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

f. pusat pelayanan sistem angkutan penumpang dan angkutan

barang; dan

g. pusat pelayanan transportasi udara.

(4) PKW Taulumbis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

memiliki fungsi sebagai:

a. pusat pertahanan dan keamanan negara;

b. pusat perdagangan dan jasa;

c. pusat pelayanan pemerintahan;

d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

e. pusat industri pengolahan hasil hutan; dan

f. pusat pelayanan sistem angkutan penumpang dan angkutan

barang.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (3) huruf b terdiri atas:

a. sistem jaringan transportasi;

b. sistem jaringan energi;

c. sistem jaringan telekomunikasi;

d. sistem jaringan sumber daya air; dan

e. sistem jaringan prasarana permukiman.

Paragraf 2 ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (22)

- 22 -

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 14

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan

jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang, keterkaitan

antarpusat pelayanan di Kawasan Perbatasan Negara, serta untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung kegiatan

pertahanan dan keamanan negara.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. sistem jaringan transportasi darat;

b. sistem jaringan transportasi laut; dan

c. sistem jaringan transportasi udara.

(3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a terdiri atas:

a. sistem jaringan jalan;

b. sistem jaringan perkeretaapian; dan

c. sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan.

(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

meliputi:

a. jaringan jalan; dan

b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

(5) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b meliputi:

a. jaringan jalur kereta api;

b. stasiun kereta api; dan

c. fasilitas operasi kereta api.

(6) Sistem ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (23)

- 23 -

(6) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:

a. sistem jaringan transportasi sungai; dan

b. sistem jaringan transportasi penyeberangan.

(7) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b terdiri atas:

a. pelabuhan laut; dan

b. alur pelayaran.

(8) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c meliputi:

a. bandar udara; dan

b. ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 15

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf

a ditetapkan dalam rangka menghubungkan antarpusat pelayanan,

antara pusat pelayanan dengan pelabuhan dan bandar udara, antara

pusat pelayanan dengan Kawasan Budi Daya, serta melayani PPKT

berpenghuni di Kawasan Perbatasan Negara.

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. jaringan jalan arteri primer; dan

b. jaringan jalan kolektor primer.

(3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a meliputi jaringan jalan lintas menuju perbatasan yang

menghubungkan Tanjung-Balai Karangan-Entikong-Batas Negara di

Kecamatan Entikong.

(4) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b meliputi:

a. jaringan jalan lintas menuju perbatasan yang menghubungkan:

1. Tanah Hitam-Merbau-Temajuk;

2. Galing-Aruk-Batas Negara di Kecamatan Sajingan Besar;

3. Seluas-Batas Negara di Kecamatan Jagoi Babang;

4. Jasa ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (24)

- 24 -

4. Jasa-Batas Negara di Kecamatan Ketungau Hulu;

5. Nanga Badau-Batas Negara di Kecamatan Badau;

6. Long Nawang-Batas Negara di Kecamatan Kayan Hulu;

7. Malinau-Long Bawan-Batas Negara di Kecamatan Krayan;

8. Mensalong-Taulumbis-Batas Negara di Kecamatan Lumbis

Ogong; dan

9. Simanggaris-Batas Negara di Kecamatan Sei Menggaris;

b. jaringan jalan sejajar perbatasan yang menghubungkan:

1. Temajuk-Merbau-Simpang Tanjung-Aruk;

2. Aruk-Teberau-Entikong;

3. Balai Karangan-Sepiluk-Senaning-Sepulau-Nanga Badau;

4. Nanga Badau-Lanjak-Mataso-Tanjung Kerja-Putussibau;

5. Putussibau-Nanga Era-Tiong Ohang-Long Pahangai;

6. Long Pahangai-Long Boh-Long Metulang-Long Nawang;

7. Long Nawang-Long Pujungan-Langap;

8. Langap-Malinau;

9. Malinau-Mensalong-Simanggaris; dan

10. Simanggaris-Sei Ular;

c. jaringan jalan penghubung lintas yang menghubungkan:

1. Tanah Hitam-Galing; dan

2. Bang Biau-Long Mekatip-Taulumbis.

d. Jaringan jalan lingkar Pulau Sebatik yang menghubungkan Sei

Nyamuk-Bambangan-Lapau-Tanjung Batu; dan

e. Jaringan jalan lingkar Pulau Nunukan yang menghubungkan

Nunukan-Sedadap-Mensapa-Tanjung Harapan-Binusan.

Pasal 16

(1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka

mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman,

selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain

untuk ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (25)

- 25 -

untuk mendorong perekonomian Kawasan Perbatasan Negara dan

kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.

(2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;

b. terminal; dan

c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

(4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. terminal penumpang; dan

b. terminal barang.

(5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

terdiri atas:

a. Terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan

umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi dan/atau

angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam

provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan, meliputi

terminal yang berada di:

1. Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau, Provinsi

Kalimantan Barat; dan

2. Kecamatan Nunukan di Kabupaten Nunukan, Provinsi

Kalimantan Utara.

b. Terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan

umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota

dan/atau angkutan perdesaan meliputi terminal yang berada di:

1. Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas, Provinsi

Kalimantan Barat;

2. Kecamatan Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Provinsi

Kalimantan Barat;

3. Kecamatan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (26)

- 26 -

3. Kecamatan Ketungau Hulu di Kabupaten Sintang, Provinsi

Kalimantan Barat;

4. Kecamatan Badau dan Kecamatan Putussibau Utara di

Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

5. Kecamatan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu,

Provinsi Kalimantan Timur;

6. Kecamatan Kayan Hulu di Kabupaten Malinau, Provinsi

Kalimantan Utara; dan

7. Kecamatan Lumbis Ogong di Kabupaten Nunukan, Provinsi

Kalimantan Utara.

c. Terminal penumpang tipe C untuk melayani pusat pelayanan

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang

berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang serta

perpindahan intra dan/atau moda transportasi, ditetapkan di:

a. Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas, Provinsi

Kalimantan Barat; dan

b. Kecamatan Putussibau Utara di Kabupaten Kapuas Hulu,

Provinsi Kalimantan Barat.

(7) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (5) huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan keterkaitan

antarpusat permukiman di Kawasan Perbatasan Negara.

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi jaringan jalur kereta api yang menghubungkan:

a. Sambas-Batas Negara di Kabupaten Sambas, Provinsi

Kalimantan Barat;

b. Sintang ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (27)

- 27 -

b. Sintang-Putussibau di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi

Kalimantan Barat; dan

c. Malinau-Simanggaris-Batas Negara di Kabupaten Nunukan,

Provinsi Kalimantan Utara.

(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5)

huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada

pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan

dengan moda transportasi lain di Kawasan Perbatasan Negara.

(4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

di:

a. Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas, Provinsi

Kalimantan Barat;

b. Kecamatan Putussibau Utara di Kabupaten Kapuas Hulu,

Provinsi Kalimantan Barat; dan

c. Kecamatan Sei Menggaris di Kabupaten Nunukan, Provinsi

Kalimantan Utara.

(5) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (5) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Sistem jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (6) huruf a ditetapkan dalam rangka menghubungkan

antarpusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara guna

mendukung kegiatan sosial ekonomi dan membuka keterisolasian

wilayah di Kawasan Perbatasan Negara.

(2) Sistem jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. pelabuhan sungai; dan

b. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai.

(3) Pelabuhan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (28)

- 28 -

(3) Pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:

a. simpul transportasi sungai di DAS Paloh, DAS Sambas, dan DAS

Kapuas pada Provinsi Kalimantan Barat;

b. simpul transportasi sungai di DAS Mahakam pada Provinsi

Kalimantan Timur; dan

c. simpul transportasi sungai di DAS Mahakam, DAS Kayan, DAS

Sesayap, DAS Sembakung, DAS Sebuku, DAS Tabul, dan DAS

Simanggaris pada Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 19

(1) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (6) huruf b ditetapkan dalam rangka mendukung

kegiatan sosial ekonomi pada wilayah terisolasi, PPKT berpenghuni,

dan pusat permukiman perbatasan negara.

(2) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. pelabuhan penyeberangan; dan

b. lintas penyeberangan.

(3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a terdiri atas:

a. Pelabuhan Nunukan di Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten

Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; dan

b. Pelabuhan Sungai Nyamuk di Kecamatan Sebatik Timur,

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

(4) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

terdiri atas:

a. lintas penyeberangan antarnegara;

b. lintas penyeberangan antarprovinsi; dan

c. lintas penyeberangan dalam kabupaten.

(5) Lintas...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (29)

- 29 -

(5) Lintas penyeberangan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf a berupa lintas penyeberangan yang menghubungkan

Nunukan-Tawau (Malaysia).

(6) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf b berupa lintas penyeberangan yang menghubungkan

Nunukan-Tarakan-Toli-toli (Pulau Sulawesi).

(7) Lintas penyeberangan dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf c ditetapkan di:

a. Sumpit-Ceremai (Kabupaten Sambas);

b. Tanjung Harapan-Teluk Kalong (Kabupaten Sambas);

c. Taulumbis-Sembakung (Kabupaten Nunukan); dan

d. Nunukan-Pulau Sebatik (Kabupaten Nunukan).

Pasal 20

(1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) huruf

a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi pelabuhan laut

sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan

angkutan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa,

pariwisata, perikanan, serta pertahanan dan keamanan negara di

Kawasan Perbatasan Negara.

(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pelabuhan utama;

b. pelabuhan pengumpul; dan

c. pelabuhan pengumpan.

(3) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu

Pelabuhan Pontianak yang berada di luar Kawasan Perbatasan Negara

yang didukung oleh pengembangan dryport yang berada di Kawasan

Perbatasan Negara dalam satu sistem dengan pengembangan

Pelabuhan Pontianak yang ditetapkan di:

a. Dryport Entikong di Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau,

Provinsi Kalimantan Barat; dan

b. Dryport ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (30)

- 30 -

b. Dryport Nanga Badau di Kecamatan Badau di Kabupaten Kapuas

Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

(4) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. Pelabuhan Merbau di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas,

Provinsi Kalimantan Barat;

b. Pelabuhan Nunukan di Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten

Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; dan

c. Pelabuhan Liem Hie Djung di Kecamatan Nunukan Selatan,

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

(5) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c

meliputi Pelabuhan Temajuk di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas,

Provinsi Kalimantan Barat.

(6) Selain pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan

pelabuhan-pelabuhan lain meliputi:

a. pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara

berupa:

1. Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Nunukan di Kecamatan

Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan

Utara;

2. Pos Angkatan Laut (POSAL) Satrad Sei Pancang, POSAL Sei

Nyamuk, POSAL Sei Taiwan di Pulau Sebatik, Kabupaten

Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; dan

3. LANAL Temajuk dan POSAL Paloh di Kecamatan Paloh,

Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

b. pelabuhan untuk kegiatan perikanan berupa Pelabuhan Perikanan

Nusantara (PPN) Mansapa di Kecamatan Nunukan Selatan,

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 21 ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (31)

- 31 -

Pasal 21

(1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) huruf

b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan

selamat untuk dilayari di Kawasan Perbatasan Negara.

(2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alur

pelayaran laut yang terdiri atas:

a. alur pelayaran internasional; dan

b. alur pelayaran nasional.

(3) Alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a menghubungkan Pelabuhan Nunukan dengan alur pelayaran

internasional di Laut Sulawesi dan Selat Makassar.

(4) Alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

menghubungkan Pelabuhan Merbau dan Pelabuhan Nunukan

dengan pelabuhan nasional lainnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) huruf a

ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk

menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas

pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan

penerbangan, tempat perpindahan intra dan antar moda serta

mendorong perekonomian di Kawasan Perbatasan Negara.

(2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. bandar udara umum; dan

b. bandar udara khusus.

(3) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

terdiri atas:

a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan

b. bandar udara pengumpan.

(4) Bandar ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (32)

- 32 -

(4) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. Bandar Udara Paloh di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas,

Provinsi Kalimantan Barat;

b. Bandar Udara Pangsuma di Kecamatan Putussibau Selatan,

Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat; dan

c. Bandar Udara Nunukan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten

Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

(5) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b meliputi:

a. Bandar Udara Datah Dawai di Kecamatan Long Pahangai,

Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur;

b. Bandar Udara Long Ampung di Kecamatan Kayan Selatan,

Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;

c. Bandar Udara Yuvai Semaring di Kecamatan Krayan, Kabupaten

Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; dan

d. Bandar Udara Long Layu di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten

Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

(6) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (8) huruf b ditetapkan dalam rangka kegiatan operasi

penerbangan guna menjamin keselamatan penerbangan di Kawasan

Perbatasan Negara.

(2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung

untuk kegiatan bandar udara;

b. ruang ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (33)

- 33 -

b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk

operasi penerbangan; dan

c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

(3) Ruang udara untuk penerbangan dimanfaatkan bersama untuk

kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

(4) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 24

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b

ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah

yang cukup dan menyediakan akses terhadap berbagai jenis energi

bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan akan datang di

Kawasan Perbatasan Negara.

(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;

b. pembangkit tenaga listrik; dan

c. jaringan transmisi tenaga listrik.

(3) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a terdiri atas:

a. depo minyak dan gas bumi Tanjung Api di Kabupaten Sambas,

Provinsi Kalimantan Barat; dan

b. jaringan pipa transmisi gas bumi yang terhubung antara Natuna-

Tanjung Api-Pontianak-Palangkaraya.

(4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi PLTU Nunukan di

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

b. Pembangkit ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (34)

- 34 -

b. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) meliputi PLTM

Pancarek di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB) meliputi PLTGB

Putussibau di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

d. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) meliputi PLTMG

Nunukan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; dan

e. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik

Tenaga Surya (PLTS) meliputi PLTB dan PLTS yang dikembangkan

di Pulau Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara.

(5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c terdiri atas:

a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) meliputi SUTET

Pontianak - Mempawah - Singkawang - Sambas - Entikong -

Sanggau - Sekadau - Sintang - Putussibau.

b. Gardu Induk (GI) merupakan GI yang melayani Kawasan

Perbatasan Negara yang berada di luar Kawasan Perbatasan

Negara.

c. jaringan interkoneksi meliputi:

1. jaringan interkoneksi antarpulau berupa jaringan kabel laut

Kaltim-Pulau Nunukan-Pulau Sebatik.

2. jaringan interkoneksi antarnegara berupa jaringan interkoneksi

Kalbar-Serawak yang berada di:

a) Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas, Provinsi

Kalimantan Barat;

b) Kecamatan Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Provinsi

Kalimantan Barat;

c) Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau, Provinsi

Kalimantan Barat; dan

d) Kecamatan Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi

Kalimantan Barat.

Paragraf 4 ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (35)

- 35 -

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 25

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 huruf c ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas

Masyarakat terhadap layanan telekomunikasi di Kawasan

Perbatasan Negara.

(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. jaringan terestrial; dan

b. jaringan satelit.

(3) Jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

ditetapkan untuk melayani PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoibabang,

PKSN Entikong, PKSN Jasa, PKSN Nangabadau, PKSN Long

Pahangai, PKSN Long Nawang, PKSN Long Midang, PKSN

Simanggaris, dan PKSN Nunukan.

(4) Jaringan teresterial ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(5) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang

meliputi menara Base Transceiver Station (BTS) mandiri dan menara

BTS bersama telekomunikasi, ditetapkan oleh penyelenggara

telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan,

keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(6) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

meliputi jaringan satelit untuk melayani PKSN Paloh-Aruk, PKSN

Jagoibabang, PKSN Entikong, PKSN Jasa, PKSN Nanga Badau, PKSN

Long Pahangai, PKSN Long Nawang, PKSN Long Midang, PKSN

Simanggaris, dan PKSN Nunukan.

Paragraf 5 ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (36)

- 36 -

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 26

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 huruf d ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air

yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan

sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Kawasan

Perbatasan Negara.

(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

a. sumber air; dan

b. prasarana sumber daya air.

(3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. sumber air berupa air permukaan; dan

b. sumber air berupa air tanah.

(4) Sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

terdiri atas:

a. sumber air permukaan pada danau; dan

b. sumber air permukaan pada sungai.

(5) Sumber air permukaan pada danau sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf a meliputi Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas

Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

(6) Sumber air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf b terdiri atas:

a. sungai pada WS lintas negara; dan

b. sungai pada WS strategis nasional.

(7) Sungai pada WS lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf a terdiri atas sungai pada DAS Simanggaris, DAS Tabul, DAS

Sebuku, DAS Sembakung, DAS Apas Tuwal, DAS Nunukan, dan DAS

Sebatik di WS Sesayap.

(8) Sungai ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (37)

- 37 -

(8) Sungai pada WS strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf b terdiri atas:

a. sungai pada DAS Kapuas di WS Kapuas;

b. sungai pada DAS Mahakam di WS Mahakam;

c. sungai pada DAS Kayan di WS Kayan; dan

d. sungai pada DAS Paloh dan DAS Sambas di WS Sambas.

(9) Sumber air berupa air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b terdiri atas:

a. CAT dalam kabupaten;

b. CAT lintas kabupaten; dan

c. CAT lintas negara.

(10) CAT dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a

meliputi CAT Putussibau di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi

Kalimantan Timur.

(11) CAT lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b

meliputi CAT Sambas di Kabupaten Sambas dan Kabupaten

Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.

(12) CAT lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c

meliputi:

a. CAT Paloh di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat; dan

b. CAT Tanjungselor di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan

Utara.

Pasal 27

(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. embung;

b. sistem jaringan irigasi;

c. sistem pengendalian banjir; dan

d. sistem pengamanan pantai.

(2) Embung ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (38)

- 38 -

(2) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan

dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku di Kawasan

Perbatasan Negara.

(3) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi

Embung Sungai Bilal, Embung Bolong, dan Embung Sebatik di

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

(4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

ditetapkan dalam rangka mendukung pertanian pangan berupa

saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.

(5) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder yang

melayani:

a. DI Merowi di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

b. DI Sanggau Ledo dan DI Madi di Kabupaten Bengkayang,

Provinsi Kalimantan Barat;

c. DI Rapak Oros, DI Datah Bilang dan Bilung, dan DI Data Bilang

di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur;

d. DI Kaliamok dan DI Manja Lutung di Kabupaten Malinau,

Provinsi Kalimantan Utara; dan

e. DI Terang Baru, DI Bina Lawan, DI Tanjung Aru, DI Sebatik di

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dapat dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan

air sungai dan reboisasi di sepanjang sempadan sungai.

(7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c ditetapkan pada sungai-sungai besar di:

a. DAS Kapuas, DAS Mahakam, DAS Kayan, DAS Paloh, dan DAS

Sambas; dan

b. DAS Simanggaris, DAS Tabul, DAS Sebuku, DAS Sembakung,

DAS Apas Tuwal, DAS Nunukan, dan DAS Sebatik.

(8) Sistem ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (39)

- 39 -

(8) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d ditetapkan dalam rangka melindungi pusat pelayanan

Kawasan Perbatasan Negara dan pesisir yang memiliki titik dasar

garis pangkal dari dampak abrasi dan gelombang pasang.

(9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d ditetapkan di:

a. Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas, Provinsi

Kalimantan Barat; dan

b. Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Nunukan, Kecamatan

Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik,

Kecamatan Sebatik Timur, dan Kecamatan Sebatik Utara di

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Permukiman

Pasal 28

(1) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf e ditetapkan dalam rangka meningkatkan

kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan

secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara.

(2) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana pada ayat (1)

terdiri atas:

a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

b. sistem jaringan drainase;

c. sistem jaringan air limbah; dan

d. sistem pengelolaan persampahan.

kemasan ... Pasal 29 ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (40)

- 40 -

Pasal 29

(1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a terdiri

atas:

a. SPAM jaringan perpipaan; dan

b. SPAM bukan jaringan perpipaan.

(2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a terdiri atas unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi dengan

kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

Kawasan Perbatasan Negara.

(3) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak

penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air

kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

terdiri atas:

a. Unit air baku yang bersumber dari:

1. Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi

Kalimantan Barat;

2. Sungai Sesayap di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan

Utara; dan

3. Embung Sungai Bilal, Embung Bolang, dan Embung Sebatik

(Sungai Pancang) di Kabupaten Nunukan, Provinsi

Kalimantan Utara).

b. Unit produksi air minum meliputi Instalasi Pengolahan Air

minum (IPA) ditetapkan di:

1. Kecamatan Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Provinsi

Kalimantan Barat;

2. Kecamatan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi

Kalimantan Timur; dan

3. Kecamatan Nunukan di Kabupaten Nunukan, Provinsi

Kalimantan Utara.

c. Unit ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (41)

- 41 -

c. Unit distribusi air minum ditetapkan di:

1. Kecamatan Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi

Kalimantan Barat;

2. Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam di Kabupaten

Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

3. Kecamatan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi

Kalimantan Timur;

4. Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan

Kayan Selatan, Kecamatan Pujungan, dan Kecamatan Bahau

Hulu di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; dan

5. Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan

Sebatik, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Lumbis,

Kecamatan Krayan, dan Kecamatan Krayan Selatan di

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

(5) Penyediaan air minum untuk kawasan tertinggal dan terisolasi,

termasuk PPKT berpenghuni yang tidak terdapat sumber air baku

atau merupakan lokasi dengan sumber air baku sulit dapat

diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku.

(6) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 30

(1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

ayat (2) huruf b yaitu saluran drainase primer yang ditetapkan dalam

rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian

banjir di kawasan peruntukan permukiman.

(2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikembangkan melalui saluran pembuangan utama yang ditetapkan

pada sungai-sungai besar di:

a. DAS Kapuas, DAS Mahakam, DAS Kayan, DAS Paloh, dan DAS

Sambas; dan

b. DAS ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (42)

- 42 -

b. DAS Simanggaris, DAS Tabul, DAS Sebuku, DAS Sembakung,

DAS Apas Tuwal, DAS Nunukan, dan DAS Sebatik.

(3) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

Pasal 31

(1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan

b. sistem pembuangan air limbah terpusat.

(2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilakukan secara individual melalui

pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta

dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem

pembuangan air limbah terpusat.

(3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilakukan secara kolektif melalui jaringan

pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah

secara terpusat.

(4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah

(IPAL) beserta jaringan air limbah.

(5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan aspek

teknis, lingkungan, dan sosial-budaya Masyarakat setempat, serta

dilengkapi dengan zona penyangga.

(6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Kecamatan Badau, Kabupaten

Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

(7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 32 ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (43)

- 43 -

Pasal 32

(1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. Tempat Penampungan sem*ntara (TPS);

b. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle

(TPS 3R);

c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan

d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

(2) Lokasi TPS sampah, TPS 3R dan TPST di Kawasan Perbatasan

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan

huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata

ruang wilayah.

(3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di Kawasan

Perbatasan Negara ditetapkan di:

a. Kecamatan Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi

Kalimantan Barat;

b. Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam di Kabupaten

Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

c. Kecamatan Kayan Hulu di Kabupaten Malinau, Provinsi

Kalimantan Utara; dan

d. Kecamatan Nunukan di Kabupaten Nunukan, Provinsi

Kalimantan Utara.

(4) Pengelolaan persampahan di Kawasan Perbatasan Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Rencana struktur ruang untuk PPKT diatur lebih rinci sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (44)

- 44 -

Pasal 34

Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara digambarkan dalam

peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

(1) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan

tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan

peruntukannya sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya

secara berkelanjutan dengan prinsip keberimbangan antara

pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan Masyarakat, serta

kelestarian lingkungan.

(2) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rencana Kawasan Lindung; dan

b. rencana Kawasan Budi Daya.

Bagian Kedua

Rencana Kawasan Lindung

Pasal 36

Rencana peruntukan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (2) huruf a dikelompokkan ke dalam Zona Lindung (Zona L)

yang terdiri atas:

a. Zona ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (45)

- 45 -

a. Zona Lindung 1 (Zona L1) yang merupakan kawasan yang

memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

b. Zona Lindung 2 (Zona L2) yang merupakan kawasan perlindungan

setempat;

c. Zona Lindung 3 (Zona L3) yang merupakan kawasan suaka alam,

pelestarian alam, dan cagar budaya; dan

d. Zona Lindung 4 (Zona L4) yang merupakan kawasan rawan bencana

alam.

Pasal 37

(1) Zona L1 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 huruf a ditetapkan dengan tujuan:

a. mencegah terjadinya erosi;

b. menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan

unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan; dan

c. memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada

daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah

dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya

maupun kawasan yang bersangkutan.

(2) Zona L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:

a. Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung; dan

b. Zona L1 yang merupakan kawasan bergambut.

Pasal 38

(1) Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:

a. kawasan hutan lindung di Wilayah Pesisir dengan faktor

kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah

hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh

lima) atau lebih;

b. kawasan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (46)

- 46 -

b. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit

40% (empat puluh persen); atau

c. kawasan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua

ribu) meter di atas permukaan laut.

(2) Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

a. sebagian dari wilayah Kecamatan Paloh dan sebagian dari wilayah

Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas, Provinsi

Kalimantan Barat;

b. sebagian dari wilayah Kecamatan Siding di Kabupaten

Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

c. sebagian dari wilayah Kecamatan Entikong dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Sekayam di Kabupaten Sanggau, Provinsi

Kalimantan Barat;

d. sebagian dari wilayah Kecamatan Ketungau Hulu dan sebagian

dari wilayah Kecamatan Ketungau Tengah di Kabupaten Sintang,

Provinsi Kalimantan Barat;

e. sebagian dari wilayah Kecamatan Puring Kencana, sebagian dari

wilayah Kecamatan Badau, sebagian dari wilayah Kecamatan

Batang Lupar, sebagian dari wilayah Kecamatan Embaloh Hulu,

sebagian dari wilayah Kecamatan Putussibau Utara, dan sebagian

dari wilayah Kecamatan Putussibau Selatan di Kabupaten Kapuas

Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

f. sebagian dari wilayah Kecamatan Long Apari dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu,

Provinsi Kalimantan Timur;

g. sebagian dari wilayah Kayan Selatan, sebagian dari wilayah

Kecamatan Kayan Hulu, sebagian dari wilayah Kecamatan Kayan

Hilir, sebagian dari wilayah Kecamatan Pujungan, dan sebagian

dari Kecamatan Bahau Hulu di Kabupaten Malinau, Provinsi

Kalimantan Utara; dan

h. sebagian ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (47)

- 47 -

h. sebagian dari wilayah Kecamatan Krayan Selatan, sebagian dari

wilayah Kecamatan Krayan, sebagian dari wilayah Kecamatan

Lumbis Ogong, sebagian dari wilayah Kecamatan Tulin Onsoi,

sebagian dari wilayah Kecamatan Nunukan, sebagian dari wilayah

Kecamatan Nunukan Selatan, sebagian dari wilayah Kecamatan

Sebatik Barat, sebagian dari wilayah Kecamatan Sebatik Tengah di

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

(3) Di dalam Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan yang berada

pada sisi dalam garis lurus klaim Pemerintah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

(4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat di sebagian

wilayah Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan

Barat yaitu pada sisi dalam garis lurus klaim Pemerintah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dari titik A88 sampai dengan titik A156

yang digambarkan dalam peta rencana pola ruang Kawasan

Perbatasan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(5) Ketentuan mengenai kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 39

(1) Zona L1 yang merupakan kawasan bergambut sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria ketebalan

gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau

rawa.

(2) Zona L1 yang merupakan kawasan bergambut sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Batang

Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 40 ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (48)

- 48 -

Pasal 40

(1) Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b ditetapkan dengan

tujuan melindungi pantai, sungai, danau atau waduk, dan RTH kota

dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian

fungsinya.

(2) Zona L2 kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. Zona L2 yang merupakan sempadan pantai;

b. Zona L2 yang merupakan sempadan sungai; dan

c. Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar danau.

Pasal 41

(1) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:

a. daratan sepanjang tepian laut yang berhadapan dengan garis

batas negara dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari

titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau

b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik

pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap

bentuk dan kondisi fisik pantai.

(2) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan di:

a. sebagian dari wilayah Kecamatan Paloh di Kabupaten Sambas,

Provinsi Kalimantan Barat; dan

b. sebagian dari wilayah Kecamatan Sei Menggaris, sebagian dari

wilayah Kecamatan Nunukan, sebagian dari wilayah Kecamatan

Nunukan Selatan, sebagian dari wilayah Kecamatan Sebatik

Barat, sebagian dari wilayah Kecamatan Sebatik Tengah,

sebagian dari wilayah Kecamatan Sebatik Utara, dan sebagian

dari wilayah Kecamatan Sebatik Timur di Kabupaten Nunukan,

Provinsi Kalimantan Utara.

(3) Ketentuan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (49)

- 49 -

(3) Ketentuan mengenai Zona L2 yang merupakan sempadan pantai

diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 42

(1) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:

a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling

sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;

b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar

kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus)

meter dari tepi sungai; dan

c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar

kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh)

meter dari tepi sungai.

(2) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan pada sungai di:

a. DAS Paloh, DAS Sambas, dan DAS Kapuas di Provinsi

Kalimantan Barat;

b. DAS Mahakam di Provinsi Kalimantan Timur; dan

c. DAS Mahakam, DAS Kayan, DAS Sesayap, DAS Sembakung, DAS

Sebuku, DAS Tabul, dan DAS Simanggaris di Provinsi

Kalimantan Utara.

Pasal 43

(1) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar danau sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan

kriteria:

a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100

(seratus) meter dari titik pasang air danau tertinggi; atau

b. daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional

terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.

(2) Zona ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (50)

- 50 -

(2) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar danau sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Danau Sentarum di

Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 44

(1) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian

alam, dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 huruf c ditetapkan dalam rangka:

a. melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan

keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu

pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya di Kawasan

Perbatasan Negara untuk menjaga kedaulatan negara; atau

b. melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan

sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan keragaman bentuk

geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan

dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam

maupun manusia.

(2) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam,

dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Zona L3 yang merupakan suaka alam perairan;

b. Zona L3 yang merupakan cagar alam;

c. Zona L3 yang merupakan pantai berhutan bakau;

d. Zona L3 yang merupakan taman nasional;

e. Zona L3 yang merupakan taman wisata alam; dan

f. Zona L3 yang merupakan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 45

(1) Zona L3 yang merupakan suaka alam perairan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan

kriteria:

a. memiliki ekosistem khas di lautan; dan

b. merupakan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (51)

- 51 -

b. merupakan habitat alami yang memberikan tempat atau

perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan

dan satwa.

(2) Zona L3 yang merupakan suaka alam perairan sebagaimana

ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan di:

a. Suaka Alam Perairan Sambas di Kabupaten Sambas, Provinsi

Kalimantan Barat; dan

b. Suaka Alam Perairan Sebatik di Kabupaten Nunukan, Provinsi

Kalimantan Utara.

(3) Ketentuan mengenai Zona L3 yang merupakan suaka alam perairan

diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 46

(1) Zona L3 yang merupakan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:

a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe

ekosistemnya;

b. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;

c. memiliki kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa yang

masih asli atau belum diganggu manusia;

d. memiliki luas dan bentuk tertentu; dan

e. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu

daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.

(2) Zona L3 yang merupakan cagar alam sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan di Cagar Alam Niyut-Penrissen di Kabupaten

Bengkayang dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 47

(1) Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c ditetapkan

dengan kriteria koridor yang bervegetasi bakau di sepanjang pantai

dengan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (52)

- 52 -

dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-

rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur

dari garis air surut terendah ke arah darat.

(2) Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

a. sebagian dari wilayah Kecamatan Paloh di Kabupaten Sambas,

Provinsi Kalimantan Barat; dan

b. sebagian dari wilayah Kecamatan Sebatik Barat, sebagian dari

wilayah Kecamatan Sebatik, sebagian dari wilayah Kecamatan

Sebatik Timur, sebagian dari wilayah Kecamatan Sebatik Utara,

sebagian dari wilayah Kecamatan Sei Menggaris, sebagian dari

wilayah Kecamatan Nunukan dan sebagian dari wilayah

Kecamatan Nunukan Selatan di Kabupaten Nunukan, Provinsi

Kalimantan Utara.

(3) Ketentuan mengenai Zona L3 yang merupakan kawasan pantai

berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

(1) Zona L3 yang merupakan taman nasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria:

a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan

satwa yang beragam;

b. memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses

ekologi secara alami;

c. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa

jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta

gejala alam yang masih utuh;

d. memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya

yang secara materi atau fisik tidak boleh diubah baik oleh

eksploitasi maupun pendudukan manusia; dan

e. memiliki ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (53)

- 53 -

e. memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai

pariwisata alam.

(2) Zona L3 yang merupakan taman nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan di:

a. Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau

Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan

Barat; dan

b. Taman Nasional Kayan Mentarang di Kabupaten Malinau dan

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 49

(1) Zona L3 yang merupakan taman wisata alam sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan

kriteria:

a. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa, dan

ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah,

unik, dan langka;

b. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;

c. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber

daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi

kegiatan wisata alam; dan

d. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya

pengembangan kegiatan wisata alam.

(2) Zona L3 yang merupakan taman wisata alam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan di Taman Wisata Alam Sungai Liku, Taman

Wisata Alam Tanjung Belimbing, Taman Wisata Alam Asuansang,

Taman Wisata Alam Dungan, dan Taman Wisata Alam Gunung

Melintang di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 50

(1) Zona L3 yang merupakan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf f ditetapkan

dengan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (54)

- 54 -

dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi

yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

(2) Zona L3 yang merupakan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah adat dan

kehidupan Suku Dayak yang ditetapkan di:

a. sebagian wilayah Kecamatan Siding di Kabupaten Bengkayang,

Provinsi Kalimantan Barat;

b. sebagian wilayah Kecamatan Sekayam di Kabupaten Sanggau,

Provinsi Kalimantan Barat;

c. sebagian wilayah Kecamatan Long Apari dan sebagian wilayah

Kecamatan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi

Kalimantan Timur; dan

d. sebagian wilayah Kecamatan Kayan Hulu, sebagian wilayah

Kecamatan Kayan Hilir, dan sebagian wilayah Kecamatan Bahau

Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 51

(1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan bencana alam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d ditetapkan dengan

tujuan memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas

kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan

kegiatan lainnya.

(2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan bencana alam

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang;

dan

b. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan bencana banjir.

Pasal 52

(1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a ditetapkan

dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap

Pasal 50 ... gelombang ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (55)

- 55 -

gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 (sepuluh) sampai

dengan 100 (seratus) kilometer per jam yang timbul akibat angin

kencang atau gravitasi bulan atau matahari.

(2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

a. sebagian dari wilayah Kecamatan Paloh di Kabupaten Sambas,

Provinsi Kalimantan Barat; dan

b. sebagian dari wilayah Kecamatan Sei Menggaris, sebagian dari

wilayah Kecamatan Nunukan, sebagian dari wilayah Kecamatan

Nunukan Selatan, sebagian dari wilayah Kecamatan Sebatik

Barat, sebagian dari wilayah Kecamatan Sebatik, sebagian dari

wilayah Kecamatan Sebatik Timur, dan sebagian dari wilayah

Kecamatan Sebatik Utara di Kabupaten Nunukan, Provinsi

Kalimantan Utara.

Pasal 53

(1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan bencana banjir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b ditetapkan

dengan kriteria kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau

berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

(2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan bencana banjir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada sepanjang

sungai besar yang terdapat di sebagian:

a. DAS Paloh di Kabupaten Sambas;

b. DAS Sambas di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang;

c. DAS Kapuas di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau,

Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu;

d. DAS Mahakam di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten

Malinau;

e. DAS Kayan di Kabupaten Malinau; dan

f. DAS Sesayap, DAS Simanggaris, DAS Tabul, DAS Sebuku, DAS

Sembakung, DAS Apas Tuwal, DAS Nunukan, dan DAS Sebatik

di Kabupaten Nunukan.

Bagian Ketiga ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (56)

- 56 -

Bagian Ketiga

Rencana Kawasan Budi Daya

Pasal 54

Rencana Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. Zona Budi Daya (Zona B); dan

b. Zona perairan (Zona A).

Paragraf 1

Zona Budi Daya

Pasal 55

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a terdiri

atas:

a. Zona Budi Daya 1 (Zona B1);

b. Zona Budi Daya 2 (Zona B2);

c. Zona Budi Daya 3 (Zona B3);

d. Zona Budi Daya 4 (Zona B4); dan

e. Zona Budi Daya 5 (Zona B5).

Pasal 56

(1) Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a merupakan

zona permukiman perkotaan dengan karakteristik memiliki kualitas

daya dukung lingkungan sedang, kualitas prasarana dan sarana

sosial dengan tingkat pelayanan tinggi, kualitas prasarana dan

sarana di bidang pertahanan dan keamanan negara dengan tingkat

pelayanan tinggi, serta bangunan gedung dengan intensitas sedang

dan tinggi baik vertikal maupun horizontal.

(2) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan;

b. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;

c. kawasan peruntukan pemerintahan;

d. kawasan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (57)

- 57 -

d. kawasan peruntukan industri;

e. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;

f. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan;

g. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan; dan

h. kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum dan

angkutan barang.

(3) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:

a. sebagian dari wilayah Kecamatan Paloh dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas,

Provinsi Kalimantan Barat;

b. sebagian dari wilayah Kecamatan Jagoi Babang di Kabupaten

Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

c. sebagian dari wilayah Kecamatan Entikong dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Sekayam di Kabupaten Sanggau, Provinsi

Kalimantan Barat;

d. sebagian dari wilayah Kecamatan Ketungau Hulu di Kabupaten

Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

e. sebagian dari wilayah Kecamatan Badau, sebagian dari wilayah

Kecamatan Putussibau Utara, dan sebagian dari wilayah

Kecamatan Putussibau Selatan di Kabupaten Kapuas Hulu,

Provinsi Kalimantan Barat;

f. sebagian dari wilayah Kecamatan Long Pahangai di Kabupaten

Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur;

g. sebagian dari wilayah Kecamatan Kayan Hulu di Kabupaten

Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; dan

h. sebagian dari wilayah Kecamatan Krayan, sebagian dari wilayah

Kecamatan Lumbis Ogong, sebagian dari wilayah Kecamatan Sei

Menggaris, sebagian dari wilayah Kecamatan Nunukan, sebagian

dari wilayah Kecamatan Nunukan Selatan, sebagian dari wilayah

Kecamatan Sebatik Barat, sebagian dari wilayah Kecamatan

Sebatik ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (58)

- 58 -

Sebatik Utara, sebagian dari wilayah Kecamatan Sebatik Timur,

dan sebagian dari wilayah Kecamatan Sebatik di Kabupaten

Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

(4) Di dalam Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat

Zona B1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan

Lindung pada Zona L1 selanjutnya disebut HL/B1 berada disebagian

Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau.

(5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 57

(1) Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b merupakan

zona permukiman perdesaan dengan karakteristik memiliki kualitas

daya dukung lingkungan sedang, kualitas prasarana dan sarana

sosial dengan tingkat pelayanan sedang, kualitas prasarana dan

sarana di bidang pertahanan dan keamanan negara dengan tingkat

pelayanan sedang, dan bangunan gedung dengan intensitas sedang

baik vertikal maupun horizontal.

(2) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri atas:

a. kawasan peruntukan permukiman perdesaan;

b. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;

c. kawasan peruntukan pemerintahan;

d. kawasan transmigrasi;

e. kawasan minapolitan;

f. kawasan peruntukan kegiatan agroindustri;

g. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan;

h. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan;

i. kawasan peruntukan pelayanan angkutan umum dan angkutan

barang; dan

j. kawasan peruntukan transportasi udara.

(3) Zona ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (59)

- 59 -

(3) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:

a. sebagian dari wilayah Kecamatan Paloh dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas,

Provinsi Kalimantan Barat;

b. sebagian dari wilayah Kecamatan Jagoi Babang dan sebagian

dari wilayah Kecamatan Siding di Kabupaten Bengkayang,

Provinsi Kalimantan Barat;

c. sebagian dari wilayah Kecamatan Entikong dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Sekayam di Kabupaten Sanggau, Provinsi

Kalimantan Barat;

d. sebagian dari wilayah Kecamatan Ketungau Hulu dan sebagian

dari Kecamatan Ketungau Tengah di Kabupaten Sintang, Provinsi

Kalimantan Barat;

e. sebagian dari wilayah Kecamatan Puring Kencana, sebagian dari

wilayah Kecamatan Badau, sebagian dari wilayah Kecamatan

Batang Lupar, sebagian dari wilayah Kecamatan Embaloh Hulu,

dan sebagian dari wilayah Kecamatan Putussibau Utara di

Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

f. sebagian dari wilayah Kecamatan Long Apari dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu,

Provinsi Kalimantan Timur;

g. sebagian dari wilayah Kecamatan Kayan Selatan, sebagian dari

wilayah Kecamatan Kayan Hilir, sebagian dari wilayah

Kecamatan Pujungan, dan sebagian dari wilayah kecamatan

Bahau Hulu di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;

dan

h. sebagian dari wilayah Kecamatan Krayan, sebagian dari wilayah

Kecamatan Krayan Selatan, sebagian dari wilayah Kecamatan

Lumbis Ogong, sebagian dari wilayah Kecamatan Tulin Onsoi,

sebagian dari wilayah Kecamatan Sei Menggaris, sebagian dari

wilayah Kecamatan Sebatik Barat, sebagian dari wilayah

Kecamatan Sebatik Tengah, sebagian dari wilayah Kecamatan

Sebatik ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (60)

- 60 -

Sebatik Utara, dan sebagian dari wilayah Kecamatan Sebatik di

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

(4) Di dalam Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat

Zona B2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan

Lindung pada Zona L1 selanjutnya disebut HL/B2 berada di:

a. sebagian dari wilayah Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten

Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

b. sebagian dari wilayah Kecamatan Siding di Kabupaten

Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

c. sebagian dari wilayah Kecamatan Entikong dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Sekayam di Kabupaten Sanggau, Provinsi

Kalimantan Barat;

d. sebagian dari wilayah Kecamatan Ketungau Tengah di

Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

e. sebagian dari wilayah Kecamatan Putussibau Utara, sebagian

dari wilayah Kecamatan Putussibau Selatan, sebagian dari

wilayah Kecamatan Embaloh Hulu di Kabupaten Kapuas Hulu,

Provinsi Kalimantan Barat.

(5) Di dalam Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat

Zona B2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman

nasional pada Zona L3 selanjutnya disebut KPA/B2 berada di

sebagian dari wilayah Kecamatan Putussibau Selatan di Kabupaten

Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

(6) Di dalam Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat

Zona B2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan

produksi yang dapat dikonversi pada Zona B4 selanjutnya disebut

HPK/B2 berada di sebagian dari wilayah Kecamatan Ketungau Hulu

dan sebagian dari wilayah Kecamatan Ketungau Tengah di

Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

(7) Perubahan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (61)

- 61 -

(7) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

kehutanan.

Pasal 58

(1) Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c merupakan

zona pertanian dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya

yang dikembangkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian

pangan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara, memiliki

kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan

sarana pertanian.

(2) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri atas:

a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;

b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;

c. kawasan peruntukan perkebunan; dan

d. kawasan peruntukan peternakan.

(3) Zona B3 yang merupakan kawasan peruntukan pertanian tanaman

pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di:

a. sebagian dari wilayah Kecamatan Paloh dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas,

Provinsi Kalimantan Barat;

b. sebagian dari wilayah Kecamatan Jagoi Babang dan sebagian

dari wilayah Kecamatan Siding di Kabupaten Bengkayang,

Provinsi Kalimantan Barat;

c. sebagian dari wilayah Kecamatan Entikong dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Sekayam di Kabupaten Sanggau, Provinsi

Kalimantan Barat;

d. sebagian dari wilayah Kecamatan Puring Kencana, sebagian dari

wilayah Kecamatan Badau, sebagian dari wilayah Kecamatan

Batang Lupar, sebagian dari wilayah Kecamatan Embaloh Hulu,

sebagian ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (62)

- 62 -

sebagian dari wilayah Kecamatan Putussibau Utara, dan

sebagian dari wilayah Kecamatan Putussibau Selatan di

Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

e. sebagian dari wilayah Kecamatan Long Apari dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu,

Provinsi Kalimantan Timur; dan

f. sebagian dari wilayah Kecamatan Krayan, sebagian dari wilayah

Kecamatan Krayan Selatan, sebagian dari wilayah Kecamatan

Lumbis Ogong, sebagian dari wilayah Kecamatan Tulin Onsoi,

sebagian dari wilayah Kecamatan Sei Menggaris, sebagian dari

wilayah Kecamatan Nunukan, sebagian dari wilayah Kecamatan

Nunukan Selatan, sebagian dari wilayah Kecamatan Sebatik

Barat, sebagian dari wilayah Kecamatan Sebatik Tengah,

sebagian dari wilayah Kecamatan Sebatik Utara, sebagian dari

wilayah Kecamatan Sebatik Timur, dan sebagian dari wilayah

Kecamatan Sebatik di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan

Utara.

(4) Zona B3 yang merupakan kawasan peruntukan pertanian

hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

ditetapkan di:

a. sebagian dari wilayah Kecamatan Paloh dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas,

Provinsi Kalimantan Barat;

b. sebagian dari wilayah Kecamatan Jagoi Babang dan sebagian

dari wilayah Kecamatan Siding di Kabupaten Bengkayang,

Provinsi Kalimantan Barat;

c. sebagian dari wilayah Kecamatan Entikong dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Sekayam di Kabupaten Sanggau, Provinsi

Kalimantan Barat;

d. sebagian dari wilayah Kecamatan Puring Kencana, sebagian dari

wilayah Kecamatan Badau, sebagian dari wilayah Kecamatan

Batang Lupar, sebagian dari wilayah Kecamatan Embaloh Hulu,

f. sebagian... sebagian ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (63)

- 63 -

sebagian dari wilayah Kecamatan Putussibau Utara, dan

sebagian dari wilayah Kecamatan Putussibau Selatan di

Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

e. sebagian dari wilayah Kecamatan Long Apari dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu,

Provinsi Kalimantan Timur;

f. sebagian dari wilayah Kecamatan Kayan Selatan, sebagian dari

wilayah Kecamatan Kayan Hulu, sebagian dari wilayah

Kecamatan Kayan Hilir, sebagian dari wilayah Kecamatan

Pujungan, dan sebagian dari wilayah Kecamatan Bahau Hulu, di

Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; dan

g. sebagian dari wilayah Kecamatan Krayan, sebagian dari wilayah

Kecamatan Krayan Selatan, sebagian dari wilayah Kecamatan

Lumbis Ogong, sebagian dari wilayah Kecamatan Tulin Onsoi,

sebagian dari wilayah Kecamatan Sei Menggaris, sebagian dari

wilayah Kecamatan Nunukan, sebagian dari wilayah Kecamatan

Nunukan Selatan, sebagian dari wilayah Kecamatan Sebatik

Barat, sebagian dari wilayah Kecamatan Sebatik Tengah,

sebagian dari wilayah Kecamatan Sebatik Utara, sebagian dari

wilayah Kecamatan Sebatik Timur, dan sebagian

dari wilayah Kecamatan Sebatik di Kabupaten Nunukan, Provinsi

Kalimantan Utara.

(5) Zona B3 yang merupakan kawasan peruntukan perkebunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:

a. sebagian dari wilayah Kecamatan Paloh dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas,

Provinsi Kalimantan Barat;

b. sebagian dari wilayah Kecamatan Jagoi Babang dan sebagian

dari wilayah Kecamatan Siding di Kabupaten Bengkayang,

Provinsi Kalimantan Barat;

c. sebagian ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (64)

- 64 -

c. sebagian dari wilayah Kecamatan Entikong dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Sekayam di Kabupaten Sanggau, Provinsi

Kalimantan Barat;

d. sebagian dari wilayah Kecamatan Ketungau Hulu dan sebagian

dari Kecamatan Ketungau Tengah di Kabupaten Sintang, Provinsi

Kalimantan Barat;

e. sebagian dari wilayah Kecamatan Puring Kencana, sebagian dari

wilayah Kecamatan Badau, sebagian dari wilayah Kecamatan

Batang Lupar, sebagian dari wilayah Kecamatan Embaloh Hulu,

sebagian dari wilayah Kecamatan Putussibau Utara, dan

sebagian dari wilayah Kecamatan Putussibau Selatan di

Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

f. sebagian dari wilayah Kecamatan Kayan Selatan, sebagian dari

wilayah Kecamatan Kayan Hulu, sebagian dari wilayah

Kecamatan Kayan Hilir di Kabupaten Malinau, Provinsi

Kalimantan Utara; dan

g. sebagian dari wilayah Kecamatan Krayan, sebagian dari wilayah

Kecamatan Lumbis Ogong, sebagian dari wilayah Kecamatan

Tulin Onsoi, sebagian dari wilayah Kecamatan Sei Menggaris,

sebagian dari wilayah Kecamatan Nunukan, sebagian dari

wilayah Kecamatan Nunukan Selatan, sebagian dari wilayah

Kecamatan Sebatik Barat, sebagian dari wilayah Kecamatan

Sebatik Tengah, sebagian dari wilayah Kecamatan Sebatik Utara,

sebagian dari wilayah Kecamatan Sebatik Timur, dan sebagian

dari wilayah Kecamatan Sebatik di Kabupaten Nunukan, Provinsi

Kalimantan Utara.

(6) Zona B3 yang merupakan kawasan peruntukan peternakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan di:

a. sebagian dari wilayah Kecamatan Paloh dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas,

Provinsi Kalimantan Barat;

b. sebagian...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (65)

- 65 -

b. sebagian dari wilayah Kecamatan Jagoi Babang dan sebagian

dari wilayah Kecamatan Siding di Kabupaten Bengkayang,

Provinsi Kalimantan Barat;

c. sebagian dari wilayah Kecamatan Entikong dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Sekayam di Kabupaten Sanggau, Provinsi

Kalimantan Barat;

d. sebagian dari wilayah Kecamatan Ketungau Hulu di Kabupaten

Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

e. sebagian dari wilayah Kecamatan Puring Kencana, sebagian dari

wilayah Kecamatan Badau, sebagian dari wilayah Kecamatan

Batang Lupar, sebagian dari wilayah Kecamatan Embaloh Hulu,

sebagian dari wilayah Kecamatan Putussibau Utara, dan

sebagian dari wilayah Kecamatan Putussibau Selatan di

Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

f. sebagian dari wilayah Kecamatan Long Apari dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu,

Provinsi Kalimantan Timur; dan

g. sebagian dari wilayah Kecamatan Kayan Selatan, sebagian dari

wilayah Kecamatan Kayan Hulu, sebagian dari wilayah

Kecamatan Kayan Hilir, sebagian dari wilayah Kecamatan

Pujungan, dan sebagian dari wilayah Kecamatan Bahau Hulu, di

Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

(7) Di dalam Zona B3 yang merupakan kawasan peruntukan pertanian

tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat Zona

B3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Lindung pada

Zona L1 selanjutnya disebut HL/B3 berada di:

a. sebagian dari wilayah Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten

Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

b. sebagian dari wilayah Kecamatan Entikong dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Sekayam di Kabupaten Sanggau, Provinsi

Kalimantan Barat;

c. sebagian ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (66)

- 66 -

c. sebagian dari wilayah Kecamatan Puring Kencana, sebagian dari

wilayah Kecamatan Badau, sebagian dari wilayah Kecamatan

Batang Lupar, sebagian dari wilayah Kecamatan Embaloh Hulu di

Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

(8) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 59

(1) Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d merupakan

merupakan zona hutan produksi dengan karakteristik sebagai

Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk mendukung

ketahanan pertumbuhan ekonomi secara terbatas di Kawasan

Perbatasan Negara, memiliki kualitas daya dukung lingkungan

rendah serta prasarana dan sarana hutan produksi.

(2) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri atas:

a. kawasan hutan produksi;

b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan

c. kawasan hutan produksi terbatas.

(3) Zona B4 yang merupakan kawasan hutan produksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di:

a. sebagian dari wilayah Kecamatan Paloh dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas,

Provinsi Kalimantan Barat;

b. sebagian dari wilayah Kecamatan Siding di Kabupaten

Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

c. sebagian dari wilayah Kecamatan Entikong dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Sekayam di Kabupaten Sanggau, Provinsi

Kalimantan Barat;

d. sebagian dari wilayah Kecamatan Ketungau Hulu dan sebagian

dari wilayah Kecamatan Ketungau Tengah di Kabupaten Sintang,

Provinsi Kalimantan Barat;

e. sebagian ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (67)

- 67 -

e. sebagian dari wilayah Kecamatan Batang Lupar, sebagian dari

wilayah Kecamatan Embaloh Hulu, sebagian dari wilayah

Kecamatan Putussibau Utara, dan sebagian dari Kecamatan

Putussibau Selatan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi

Kalimantan Barat;

f. sebagian dari wilayah Kecamatan Long Apari dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu,

Provinsi Kalimantan Timur;

g. sebagian dari wilayah Kecamatan Kayan Hilir di Kabupaten

Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; dan

h. sebagian dari wilayah Kecamatan Lumbis Ogong, sebagian dari

Kecamatan Tulin Onsoi, sebagian dari wilayah Kecamatan Sei

Menggaris, sebagian dari wilayah Kecamatan Nunukan, dan

sebagian dari wilayah Kecamatan Nunukan Selatan di Kabupaten

Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

(4) Zona B4 yang merupakan kawasan hutan produksi yang dapat

dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan

di:

a. sebagian dari wilayah Kecamatan Jagoi Babang di Kabupaten

Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; dan

b. sebagian dari wilayah Kecamatan Ketungau Hulu dan sebagian

dari Kecamatan Ketungau Tengah di Kabupaten Sintang, Provinsi

Kalimantan Barat.

(5) Zona B4 yang merupakan kawasan hutan produksi terbatas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:

a. sebagian dari wilayah Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten

Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

b. sebagian dari wilayah Kecamatan Jagoi Babang dan sebagian dari

Kecamatan Siding di Kabupaten Bengkayang, Provinsi

Kalimantan Barat;

c. sebagian ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (68)

- 68 -

c. sebagian dari wilayah Kecamatan Entikong dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Sekayam di Kabupaten Sanggau, Provinsi

Kalimantan Barat;

d. sebagian dari wilayah Kecamatan Ketungau Hulu dan sebagian

dari wilayah Kecamatan Ketungau Tengah di Kabupaten Sintang,

Provinsi Kalimantan Barat;

e. sebagian dari wilayah Kecamatan Batang Lupar, sebagian dari

wilayah Embaloh Hulu, sebagian dari wilayah Kecamatan

Putussibau Utara, dan sebagian dari wilayah Kecamatan

Putussibau Selatan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi

Kalimantan Barat;

f. sebagian dari wilayah Kecamatan Long Apari dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu,

Provinsi Kalimantan Timur;

g. sebagian dari wilayah Kecamatan Kayan Selatan, sebagian dari

wilayah Kecamatan Kayan Hulu, sebagian dari wilayah

Kecamatan Kayan Hilir, sebagian dari wilayah Kecamatan

Pujungan, dan sebagian dari wilayah Bahau Hulu di Kabupaten

Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; dan

h. sebagian dari wilayah Kecamatan Lumbis Ogong dan sebagian

dari wilayah Kecamatan Tulin Onsoi di Kabupaten Nunukan,

Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 60

(1) Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e merupakan

zona pertambangan dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi

Daya yang dikembangkan secara terkendali untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi wilayah di Kawasan Perbatasan Negara,

memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana

dan sarana pertambangan.

(2) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan

peruntukan pertambangan mineral dan batubara.

(3) Zona ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (69)

- 69 -

(3) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:

a. sebagian dari wilayah Kecamatan Paloh dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas,

Provinsi Kalimantan Barat;

b. sebagian dari wilayah Kecamatan Jagoi Babang dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Siding di Kabupaten Bengkayang, Provinsi

Kalimantan Barat;

c. sebagian dari wilayah Kecamatan Entikong dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Sekayam di Kabupaten Sanggau, Provinsi

Kalimantan Barat;

d. sebagian dari wilayah Kecamatan Ketungau Hulu dan sebagian

dari wilayah Kecamatan Ketungau Tengah di Kabupaten Sintang,

Provinsi Kalimantan Barat;

e. sebagian dari wilayah Kecamatan Badau, sebagian dari wilayah

Kecamatan Puring Kencana, sebagian dari wilayah Kecamatan

Putussibau Utara, dan sebagian dari wilayah Kecamatan

Putussibau Selatan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi

Kalimantan Barat;

f. sebagian dari wilayah Kecamatan Long Pahangai di Kabupaten

Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur;

g. sebagian dari wilayah Kecamatan Kayan Hulu, sebagian dari

wilayah Kecamatan Kayan Hilir, dan sebagian dari wilayah

Kecamatan Kayan Selatan di Kabupaten Malinau, Provinsi

Kalimantan Utara; dan

h. sebagian dari wilayah Kecamatan Tulin Onsoi dan sebagian dari

wilayah Kecamatan Sei Menggaris di Kabupaten Nunukan,

Provinsi Kalimantan Utara.

Paragraf 2 ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (70)

- 70 -

Paragraf 2

Zona Perairan

Pasal 61

Zona perairan (Zona A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b

terdiri atas :

a. zona perairan 1 (Zona A1); dan

b. zona perairan 2 (Zona A2).

Pasal 62

(1) Zona A1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a merupakan

zona perairan mulai dari batas Laut Teritorial Indonesia hingga garis

pantai atau hingga perairan dengan jarak 24 mil dari garis pangkal

yang berfungsi:

a. melindungi titik garis pangkal dari abrasi;

b. mempertahankan wilayah kedaulatan negara;

c. memanfaatkan sumber daya alam kelautan sesuai potensi

lestari; dan

d. perlindungan ekosistem.

(2) Zona A1 ditetapkan di wilayah perairan Laut Cina Selatan dan Laut

Sulawesi.

(3) Ketentuan mengenai Zona A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 63

(1) Zona A2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b merupakan

zona perairan mulai batas Laut Teritorial Indonesia hingga batas

Landas Kontinen Indonesia dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia yang berfungsi untuk pemanfaatan sumber daya alam

kelautan sesuai potensi lestari.

(2) Ketentuan mengenai Zona A2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Zona A2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat di

Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 64 ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (71)

- 71 -

Pasal 64

Rencana pola ruang untuk PPKT diatur lebih rinci sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara digambarkan dalam

peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

(1) Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara merupakan

acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

(2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. indikasi program utama;

b. indikasi sumber pendanaan;

c. indikasi instansi pelaksana; dan

d. indikasi waktu pelaksanaan.

(3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a meliputi:

a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan

Perbatasan Negara; dan

b. indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan

Perbatasan Negara.

(5) Indikasi ... (4) Indikasi ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (72)

- 72 -

(4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau

sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(5) Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten, dan/atau Masyarakat.

(6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi

pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas

pembangunan pada Kawasan Perbatasan Negara, yang meliputi:

a. tahap pertama pada periode tahun 2015-2019;

b. tahap kedua pada periode tahun 2020-2024;

c. tahap ketiga pada periode tahun 2025-2029; dan

d. tahap keempat pada periode tahun 2030-2034.

(7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan,

indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 67

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Perbatasan

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a

diprioritaskan pada:

a. percepatan pengembangan pusat pelayanan utama meliputi:

1. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan keterkaitan

antarpusat pelayanan utama dan pelayanan utama dengan pusat

kegiatan nasional;

2. pengembangan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (73)

- 73 -

2. pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertambangan

mineral dan batu bara, industri pengolahan hasil perkebunan

kelapa sawit dan karet, industri pengolahan hasil hutan, serta

industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman

pangan serta perikanan dan kelautan;

3. percepatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman

perbatasan negara, perdagangan ekspor, pusat promosi, simpul

transportasi, dan industri pengolahan, prasarana dan sarana

pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan,

prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara,

pelayanan pendidikan dan kesehatan, pelayanan tenaga listrik,

telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, serta

peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana air

bersih, drainase, persampahan, dan pengolahan limbah; dan

4. penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara.

b. percepatan pengembangan pusat pelayanan penyangga meliputi:

1. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan keterkaitan

antarpusat pelayanan utama dan pelayanan penyangga;

2. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;

3. pengembangan kawasan industri pengolahan hasil hutan; dan

4. pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan

pendidikan, kesehatan, tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas

sosial, dan fasilitas umum, serta peningkatan kuantitas dan

kualitas prasarana dan sarana air bersih, drainase, persampahan,

dan pengolahan limbah.

c. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem jaringan

transportasi meliputi jaringan jalan lintas menuju perbatasan,

jaringan jalan sejajar perbatasan, jaringan jalan penghubung lintas,

jaringan jalan lingkar pulau, terminal penumpang tipe A, terminal

penumpang tipe B, terminal barang, jaringan jalur kereta api, stasiun

kereta api, jaringan transportasi sungai, pelabuhan penyeberangan,

lintas ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (74)

- 74 -

lintas penyeberangan, pelabuhan laut, pelabuhan untuk kegiatan

pertahanan dan keamanan, pelabuhan untuk kegiatan perikanan,

alur pelayaran, dan bandar udara;

d. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan jaringan energi

meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga

listrik, SUTET, jaringan interkoneksi antarpulau, dan jaringan

interkoneksi antarnegara;

e. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelayanan

jaringan telekomunikasi teresterial dan satelit;

f. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem jaringan

sumber daya air meliputi danau, sungai, air tanah, embung, sistem

jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan

pantai; dan

g. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem jaringan

prasarana permukiman meliputi SPAM jaringan perpipaan, sistem

jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, dan sistem

pengelolaan persampahan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 68

Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b diprioritaskan pada:

a. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi lindung pada

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya meliputi hutan lindung dan kawasan bergambut;

b. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi lindung

pada kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai,

sempadan sungai, dan kawasan di sekitar danau;

c. pengembangan...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (75)

- 75 -

c. pengembangan, revitalisasi, dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung

pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan

cagar budaya meliputi suaka alam perairan, kawasan pantai berhutan

bakau, taman nasional, taman wisata alam, dan rumah adat dan

kehidupan Suku Dayak;

d. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana alam

meliputi kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan

bencana banjir;

e. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan

peruntukan permukiman perkotaan, fungsi peruntukan pelayanan

pertahanan dan keamanan negara, fungsi kawasan peruntukan

industri, fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, fungsi

kawasan peruntukan pemerintahan, fungsi kawasan peruntukan

pelayanan pendidikan, fungsi kawasan peruntukan pelayanan

kesehatan, dan fungsi kawasan peruntukan pelayanan sistem

angkutan umum dan angkutan barang;

f. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi fungsi kawasan peruntukan

permukiman perdesaan, fungsi kawasan transmigrasi, fungsi kawasan

minapolitan, fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertanian, fungsi

kawasan peruntukan kegiatan perikanan, dan fungsi kawasan

peruntukan kegiatan agroindustri;

g. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan

peruntukan pertanian tanaman pangan, fungsi kawasan peruntukan

pertanian hortikultura, fungsi kawasan peruntukan perkebunan, dan

fungsi kawasan peruntukan peternakan;

h. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan hutan

produksi terbatas, dan fungsi kawasan hutan produksi tetap, fungsi

hutan produksi yang dapat dikonversi;

i. Pengendalian, pemanfaatan, dan reklamasi kawasan peruntukan

pertambangan yang ramah lingkungan; dan

j. Pengembangan...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (76)

- 76 -

j. Pengembangan zona perairan pengelolaan sumber daya alam kelautan

pada wilayah perairan mulai dari perairan pantai hingga batas laut

teritorial.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 69

(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan

Negara sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan

ruang Kawasan Perbatasan Negara.

(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan

Negara terdiri atas:

a. arahan peraturan zonasi;

b. arahan perizinan;

c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan

d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Arahan Peraturan Zonasi

Pasal 70

(1) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah

kabupaten dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan

peraturan zonasi.

(2) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan

b. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.

(3) Muatan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (77)

- 77 -

(3) Muatan arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola

ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;

b. intensitas pemanfaatan ruang;

c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau

d. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa ketentuan khusus.

Pasal 71

Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat permukiman perbatasan

negara;

b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;

c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;

d. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;

e. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan

f. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana

permukiman.

Pasal 72

Arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat permukiman perbatasan

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a terdiri atas:

a. arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan utama; dan

b. arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan penyangga.

Pasal 73

Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan utama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;

2. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

3. kegiatan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (78)

- 78 -

3. kegiatan pelayanan sistem angkutan penumpang dan angkutan

barang;

4. kegiatan pelayanan transportasi laut;

5. kegiatan pelayanan transportasi udara;

6. kegiatan promosi investasi dan pemasaran;

7. kegiatan perdagangan dan jasa;

8. kegiatan pertanian tanaman pangan;

9. kegiatan pelayanan pemerintahan;

10. kegiatan kerja sama militer dengan negara lain;

11. kegiatan pelayanan prasarana dan sarana permukiman, kesehatan,

pendidikan, dan penelitian;

12. kegiatan pelayanan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi,

fasilitas sosial, dan fasilitas umum;

13. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, hutan,

pertambangan mineral dan batubara;

14. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dan

kelautan; dan

15. kegiatan ekowisata dan wisata budaya.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain

kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu fungsi pusat pelayanan utama;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat

mengganggu fungsi pusat pelayanan utama;

d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas

sedang, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;

e. pengembangan pusat pelayanan sekitar diarahkan sebagai kawasan

yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan kualitas

pelayanan prasarana dan sarana tinggi.

f. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pusat

pelayanan di sekitarnya;

g. penyediaan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (79)

- 79 -

g. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat pelayanan

utama meliputi:

1. kebutuhan dasar berupa listrik, air bersih, serta prasarana

pengolahan sampah dan limbah;

2. prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan;

3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan

jalan, serta terminal dan angkutan penumpang dan barang;

4. prasarana dan sarana pos lintas batas yang mencakup unsur bea

dan cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan

5. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara.

h. ketentuan khusus untuk pusat pelayanan utama meliputi:

1. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan utama

diarahkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan.

2. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan utama

berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

Pasal 74

Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan penyangga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 72 huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

2. kegiatan perdagangan dan jasa;

3. kegiatan ekowisata dan wisata budaya;

4. kegiatan pelayanan pemerintahan;

5. kegiatan industri pengolahan hasil hutan;

6. kegiatan pelayanan transportasi udara;

7. kegiatan pelayanan sistem angkutan penumpang dan angkutan

barang;

8. kegiatan pelayanan prasarana dan sarana permukiman, kesehatan,

pendidikan, dan penelitian; dan

9. kegiatan pelayanan prasarana dan sarana pelayanan energi,

telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;

4. kegiatan ... b. kegiatan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (80)

- 80 -

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain

kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu fungsi pusat pelayanan penyangga;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat

mengganggu fungsi pusat pelayanan penyangga;

d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas

sedang dan tinggi baik vertikal maupun horizontal;

e. pengembangan pusat pelayanan sekitar diarahkan sebagai kawasan

yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan kualitas

pelayanan prasarana dan sarana tinggi;

f. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pusat

pelayanan di sekitarnya;

g. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat pelayanan

penyangga meliputi:

1. kebutuhan dasar berupa listrik, air bersih, serta prasarana

pengolahan sampah dan limbah; dan

2. prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan;

3. prasarana sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan,

serta terminal dan angkutan penumpang dan barang; dan

4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara.

h. ketentuan khusus untuk pusat pelayanan penyangga meliputi:

1. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan pintu

gerbang diarahkan untuk mendukung fungsi pintu gerbang

sebagai pusat kegiatan lintas batas; dan

2. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan pintu

gerbang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

Pasal 75 ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (81)

- 81 -

Pasal 75

Arahan peraturan zonasi untuk perwujudan sistem jaringan transportasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b terdiri atas:

a. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;

b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut; dan

c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 76

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a terdiri atas:

a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan;

b. arahan peraturan zonasi untuk lalu lintas dan angkutan jalan;

c. arahan peraturan zonasi untuk sistem perkeretaapian; dan

d. arahan peraturan zonasi untuk sistem transportasi sungai dan

penyeberangan.

Pasal 77

Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76 huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan,

ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan

utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (street furniture), penanaman

pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang

tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna

jalan serta fungsi pertahanan dan keamanan negara;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang

pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran

lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;

2. ketentuan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (82)

- 82 -

2. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di

sepanjang sisi jalan nasional;

d. penetapan GSB di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang

pengawasan jalan;

e. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30

(tiga puluh) persen;

f. ketentuan khusus untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer

dan kolektor primer meliputi:

1. penyediaan ruang milik jalan diperuntukan bagi ruang manfaat

jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta

kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan;

2. penyediaan ruang manfaat jalan diperuntukan bagi median,

perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang

pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, dan jaringan

utilitas dalam tanah;

3. penyediaan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan yang

disesuaikan dengan fungsi jalan; dan

4. penyediaan prasarana dan sarana jalan yang mampu mendukung

kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 78

(1) Arahan peraturan zonasi untuk lalu lintas dan angkutan jalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b terdiri atas:

a. arahan peraturan zonasi untuk terminal penumpang; dan

b. arahan peraturan zonasi untuk terminal barang.

(2) Arahan peraturan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional,

penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang

untuk mendukung pergerakan orang;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (83)

- 83 -

mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan

jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat

mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta keamanan dan

kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan

d. terminal penumpang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya

disesuaikan dengan luasan terminal;

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal

penumpang meliputi:

1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan

umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir

kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu

penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket

penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, dan

pelataran parkir kendaraan pengantar; dan

2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar

kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang

informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan

barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman.

f. ketentuan khusus untuk kawasan terminal penumpang meliputi

penyediaan prasarana dan sarana terminal yang mampu

mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

(3) Arahan peraturan zonasi untuk terminal barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional,

penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas

dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;

c. kegiatan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (84)

- 84 -

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas

dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;

d. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya

diserasikan dengan luasan terminal;

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal

barang meliputi:

1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan

angkutan barang, jalur kedatangan kendaraan angkutan

barang, tempat parkir kendaraan angkutan barang, bangunan

kantor terminal, menara pengawas, rambu-rambu, dan papan

informasi; dan

2. fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, mushola,

kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan

pengaduan, telepon umum, alat pemadaman kebakaran, dan

taman.

f. ketentuan khusus untuk kawasan terminal barang meliputi

penyediaan prasarana dan sarana terminal barang yang mampu

mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 79

(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem perkeretaapian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 huruf c terdiri atas:

a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api; dan

b. arahan peraturan zonasi untuk stasiun kereta api.

(2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan jaringan jalur kereta api untuk melayani pusat

pelayanan kawasan perbatasan dan meningkatkan daya saing

perekonomian di perbatasan;

2. pengembangan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (85)

- 85 -

2. pengembangan jaringan jalur kereta api yang terpadu dengan

jaringan jalan nasional, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan,

dan bandar udara untuk meningkatkan daya saing

perekonomian; dan

3. pengembangan jaringan jalur kereta api dengan

memperhatikan fungsi Kawasan Lindung dan kawasan rawan

bencana.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api,

serta keselamatan pengguna kereta api;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang

milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang

pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya

kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta

api;

d. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka

harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi

pengguna kereta api.

(3) Arahan peraturan zonasi untuk stasiun kereta api sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan stasiun yang

dilengkapi dengan fasilitas pergudangan dan bongkar muat

sebagai simpul jaringan jalur kereta api;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta

fungsi stasiun kereta api;

Pasal 80 ... c. kegiatan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (86)

- 86 -

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta

fungsi stasiun kereta api; dan

d. kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang

penyediaannya disesuaikan dengan luasan stasiun kereta api.

Pasal 80

(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sungai

dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d

meliputi:

a. arahan peraturan zonasi untuk sistem transportasi sungai; dan

b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi

penyeberangan.

(2) Arahan peraturan zonasi untuk sistem transportasi sungai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan sungai; dan

b. arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran untuk kegiatan

angkutan sungai.

(3) Arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan sungai sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan

pelabuhan/prasarana dan sarana jaringan transportasi sungai

sebagai simpul transportasi sungai;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan

ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai yang harus

memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan

pengembangan kawasan pelabuhan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain

kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

d. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan

(DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP)

harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Arahan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (87)

- 87 -

(4) Arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran untuk kegiatan

angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan alur pelayaran sungai untuk meningkatkan

arus barang dan penumpang yang terpadu dengan jaringan

transportasi darat lainnya; dan

2. kegiatan untuk mendukung keselamatan dan keamanan

pelayaran.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan

perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang

berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai; dan

2. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan

alur pelayaran sungai.

(5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi

penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan; dan

b. arahan peraturan zonasi untuk lintas penyeberangan.

(6) Arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional,

penunjang operasional, dan pengembangan pelabuhan

penyeberangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud para huruf a yang berada di dalam

DLKrP, DLKP, dan lintas penyeberangan dengan mendapat izin

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (88)

- 88 -

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu keamanan kegiatan di DLKrP,

DLKP, jalur transporatasi penyeberangan dan kegiatan lain

yang mengganggu fungsi kawasan pelabuhan penyeberangan;

2. kegiatan transportasi penyeberangan yang berdampak buruk

pada kualitas perairan.

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pelabuhan

penyeberangan di dalam DLKrP dan DLKP yang meliputi fasilitas

pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan

penyeberangan harus memperhatikan perubahan ruang untuk

operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan

f. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di bawah

perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan.

(7) Arahan peraturan zonasi untuk lintas penyeberangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan

arus barang dan penumpang yang terpadu dengan jaringan

transportasi darat lainnya; dan

2. kegiatan untuk mendukung keselamatan dan keamanan

pelayaran.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu fungsi lintas penyeberangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang

berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan; dan

2. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan

lintas penyeberangan.

Pasal 81 ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (89)

- 89 -

Pasal 81

(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b meliputi:

a. arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan laut; dan

b. arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran.

(2) Arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional

pelabuhan laut, kegiatan penunjang operasional pelabuhan laut,

kegiatan pengembangan pelabuhan laut, kegiatan pelayanan

kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan, serta kegiatan

pertahanan dan keamanan negara;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam

DLKrP dan DLKP, dan jalur transportasi laut dengan mendapat

izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan

kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan

pelabuhan; dan

d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan

pelabuhan laut meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di

dalam DLKrP di wilayah daratan diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pengelolaan wilayah perairan melalui kerja sama antarnegara

dalam pemeliharaan kualitas alur pelayaran internasional dari

dampak perkembangan Kawasan Budi Daya;

2. pengembangan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (90)

- 90 -

2. pengembangan prasarana dan sarana penanda alur pelayaran

laut pada wilayah perairan yang merupakan kawasan terumbu

karang dan kawasan koridor ekosistem;

3. pengembangan mercusuar untuk kepentingan navigasi

pelayaran di pulau-pulau kecil yang melintasi kawasan

perbatasan negara; dan

4. pemanfaatan bersama alur pelayaran guna menjaga

kedaulatan di wilayah perairan yang berbatasan dengan

negara tetangga;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan

ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar

badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak

mengganggu aktivitas pelayaran;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

mengganggu fungsi alur pelayaran; dan

d. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran

dibatasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 82

(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c meliputi:

a. arahan peraturan zonasi untuk bandar udara; dan

b. arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan.

(2) Arahan peraturan zonasi untuk bandar udara sebagaimana dimaksud

ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional

kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa

kebandarudaraan, kegiatan penunjang keselamatan operasi

penerbangan, kegiatan pengembangan bandar udara, kegiatan

pelayanan kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan, serta

kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

b. kegiatan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (91)

- 91 -

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan

tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar

udara serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan

operasi penerbangan dan fungsi bandar udara;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

membahayakan keamanan dan keselamatan operasional

penerbangan, membuat halangan (obstacle), dan/atau kegiatan

lain yang mengganggu fungsi bandar udara; dan

d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan

bandar udara di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara

yang meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Arahan peraturan zonasi untuk ruang udara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan bersama ruang

udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan

keamanan negara;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengendalian

kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang dipergunakan

untuk operasi penerbangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

mengganggu fungsi ruang udara untuk penerbangan; dan

d. peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun

dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara

yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu

sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 83 ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (92)

- 92 -

Pasal 83

(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71 huruf c terdiri atas:

a. arahan peratuan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas

bumi;

b. arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan

c. arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Arahan peratuan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan

kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi

instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak

mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta

mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan

d. prasarana dan sarana minimum untuk jaringan pipa minyak dan

gas bumi meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan

pengawasan jaringan pipa minyak dan gas bumi, peralatan

pencegah pencemaran lingkungan, dan papan informasi

keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman.

(3) Arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan

memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik

harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain dan disesuaikan

dengan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang

meliputi PLTU, PLTM, PLTGB, PLTMG, PLTB, PLTS sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

(4) Arahan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (93)

- 93 -

(4) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan

prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan

pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga

listrik;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, dan kegiatan

yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain

yang bersifat sem*ntara dan tidak mengganggu fungsi jaringan

transmisi tenaga listrik;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan

transmisi tenaga listrik; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem

jaringan pembangkit tenaga listrik dan sistem jaringan transmisi

tenaga listrik meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan

dan pengawasan sistem jaringan pembangkit tenaga listrik dan

transmisi tenaga listrik, dan papan informasi keterangan teknis

jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman.

Pasal 84

(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d meliputi:

a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan teresterial; dan

b. arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit.

(2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan teresterial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan

telekomunikasi;

2. pengembangan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (94)

- 94 -

2. pengembangan jaringan terestrial untuk menghubungkan

akses keterkaitan antarpusat pelayanan Kawasan Perbatasan

Negara, dan antar pusat pelayanan Kawasan Perbatasan

Negara dengan perkotaan nasional; dan

3. pengembangan jaringan terestrial untuk menghubungkan

akses antara pos pengamanan perbatasan dengan pusat

pelayanan Kawasan Perbatasan Negara guna mendukung

fungsi pertahanan dan keamanan negara;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi

sistem jaringan terestrial dan tidak mengganggu fungsi sistem

jaringan terestrial;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

membahayakan sistem jaringan terestrial dan mengganggu fungsi

sistem jaringan terestrial; dan

d. ketentuan khusus untuk pembangunan, jarak antar menara,

tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama

telekomunikasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan jaringan

satelit guna melayani pusat permukiman perbatasan negara,

mendukung pertahanan dan keamanan negara, serta melayani

PPKT berpenghuni;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi

sistem jaringan satelit dan tidak mengganggu fungsi sistem

jaringan satelit; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

membahayakan sistem jaringan satelit dan mengganggu fungsi

sistem jaringan satelit.

Pasal 85 ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (95)

- 95 -

Pasal 85

(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e terdiri atas:

a. arahan peraturan zonasi untuk sumber air; dan

b. arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air.

(2) Arahan peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pendayagunaan sumber air pada sungai-sungai di kawasan

perbatasan negara guna mendukung pemenuhan kebutuhan

pokok sehari-hari dan pertanian rakyat; dan

2. pengelolaan imbuhan air tanah pada CAT di kawasan

perbatasan negara guna mendukung ketersediaan air di

kawasan perbatasan negara.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan

sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem

jaringan sumber daya air;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

mengganggu fungsi sungai, danau, dan CAT sebagai sumber air;

dan

d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan sumber air

meliputi jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian

permukaan air.

(3) Arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. arahan peraturan zonasi untuk embung;

b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi;

c. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengendali banjir; dan

d. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengamanan pantai.

(4) Arahan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (96)

- 96 -

(4) Arahan peraturan zonasi untuk embung sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan

pemeliharaan embung;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu fungsi embung; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan

air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi

embung, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan

sampah, serta mengakibatkan kerusakan embung.

(5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan

pemeliharaan jaringan irigasi;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu fungsi jaringan irigasi;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan

air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi

jaringan irigasi, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah

dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem

jaringan irigasi meliputi jalan inspeksi jaringan irigasi primer dan

sekunder, serta pos pemantau ketinggian permukaan air.

(6) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir

sebagaimana dimaksud pada (3) huruf c terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan

sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir, termasuk

penangkap sedimen (sediment trap) pada badan sungai, serta

reboisasi di sepanjang sempadan sungai;

b. kegiatan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (97)

- 97 -

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu sistem pengendalian banjir;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian

bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta

bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana,

struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi

dampak bencana banjir; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem

pengendalian banjir meliputi struktur alami dan struktur buatan

yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.

(7) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengamanan pantai

sebagaimana dimaksud pada (3) huruf d terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan

sistem pengamanan pantai;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu sistem pengamanan pantai;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian

bangunan yang mengganggu fungsi:

1. lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan

pemantauan ancaman bencana; dan

2. struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi

dampak gelombang pasang;

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem

pengamanan pantai meliputi struktur alami dan struktur buatan

yang dapat mengurangi dampak gelombang pasang.

Pasal 86 ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (98)

- 98 -

Pasal 86

(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana

permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f terdiri

atas:

a. arahan peraturan zonasi untuk SPAM;

b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;

c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah; dan

d. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan.

(2) Arahan peraturan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud ayat (1)

huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk

pengembangan SPAM di pusat pelayanan Kawasan Perbatasan

Negara guna menjamin ketersediaan air bersih sesuai kebutuhan

penduduk di kawasan perbatasan negara dan pembangunan

prasarana penunjang SPAM;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu fungsi SPAM;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan

air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi

penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari

air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan

prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan

d. prasarana dan sarana minimum untuk SPAM meliputi:

1. unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan

pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan

pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana

penyediaan air minum; dan

2. unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan

perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan

peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air

minum.

(3) Arahan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (99)

- 99 -

(3) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan

prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi

genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan

prasarana penunjangnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan

sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu

fungsi sistem jaringan drainase;

d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase

meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat

penjaring sampah; dan

e. ketentuan khusus untuk sistem jaringan drainase berupa

pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan

selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik

jalan.

(4) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengelolaan air limbah

dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah

air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan

sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun serta limbah

bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang

mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan

d. prasarana ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (100)

- 100 -

d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan air limbah

berupa peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

(5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengoperasian TPA

berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan

akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill),

pemeliharaan TPA, dan industri terkait pengolahan sampah, serta

kegiatan penunjang operasional TPA;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan

permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan

persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi

kawasan TPA;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial

ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA;

d. prasarana dan sarana minimum untuk TPA berupa fasilitas dasar,

fasilitas pelindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas

penunjang; dan

e. ketentuan khusus untuk TPA meliputi jarak aman TPA dengan

kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan

penerbangan, dan sumber air baku diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

(1) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung; dan

b. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya.

(2) Arahan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (101)

- 101 -

(2) Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. arahan peraturan zonasi untuk Zona L1;

b. arahan peraturan zonasi untuk Zona L2;

c. arahan peraturan zonasi untuk Zona L3; dan

d. arahan peraturan zonasi untuk Zona L4.

(3) Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. arahan peraturan zonasi untuk Zona B1;

b. arahan peraturan zonasi untuk Zona B2;

c. arahan peraturan zonasi untuk Zona B3;

d. arahan peraturan zonasi untuk Zona B4;

e. arahan peraturan zonasi untuk Zona B5; dan

f. arahan peraturan zonasi untuk Zona A1.

Pasal 88

(1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L1 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;

b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan bergambut; dan

c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.

(2) Arahan peraturan zonasi untuk:

a. kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

b. kawasan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (102)

- 102 -

b. kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

ayat (3) dan ayat (4) akan ditetapkan setelah ada kesepakatan

antara Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

Pemerintah Negara Malaysia sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan bergambut sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi rehabilitasi kawasan

resapan air khususnya pada zona resapan tinggi untuk

menjamin ketersediaan air baku di sepanjang kawasan

perbatasan negara termasuk PPKT;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi

pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya

tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam

menahan limpasan air hujan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang

mengganggu fungsi resapan air sebagai Kawasan Lindung; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan sumur resapan dan/atau embung pada lahan

terbangun yang sudah ada; dan

2. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan

budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 89

(1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L2 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai;

b. arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai;

c. arahan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (103)

- 103 -

c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau; dan

d. arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air.

(2) Arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pemertahanan kawasan sempadan pantai untuk menjaga titik

garis pangkal kepulauan Indonesia dari ancaman abrasi dan

kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;

2. peningkatan fungsi ekologis kawasan sempadan pantai,

untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup di kawasan perbatasan negara;

3. pengembangan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan di

kawasan sempadan pantai guna meningkatkan kesejahteraan

Masyarakat di kawasan perbatasan negara;

4. pemanfaatan ruang untuk RTH;

5. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk

mencegah abrasi; dan

6. kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pengamanan

pesisir, rekreasi pantai, kegiatan nelayan, kegiatan

pelabuhan, landing point kabel dan/atau pipa bawah laut,

kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi

lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan

struktur buatan pencegah abrasi, pengamanan sempadan

pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan

iklim, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana,

serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan

ancaman bencana gelombang pasang.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan

perlindungan setempat; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

menghalangi ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (104)

- 104 -

menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi

bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan

pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.

(3) Arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan

sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan

transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum,

pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan

dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana

kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana,

serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan

ancaman bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak

mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu

fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat

antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan

pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk

bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan

rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas

ketinggian air sungai; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan

dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian

tumbuhan dan hewan, kelestarian fungsi lingkungan hidup,

kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi

dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan

pembuangan sampah, serta kegiatan lain yang mengganggu

fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan

setempat.

(4) Arahan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (105)

- 105 -

(4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan

ruang pada kawasan sekitar danau yang berpotensi mengganggu

dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar danau;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu fungsi kawasan sekitar danau sebagai kawasan

perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan

yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan

rekreasi air dan bangunan pengolahan air baku; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan

dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian tumbuhan dan

hewan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan

pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan lain yang mengganggu

dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar waduk

sebagai kawasan perlindungan setempat.

(5) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan

ruang pada kawasan sekitar mata air yang berpotensi

mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar mata air;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air sebagai kawasan

perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan

yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan

rekreasi air dan bangunan pengolahan air baku; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan

dan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (106)

- 106 -

dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian tumbuhan dan

hewan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan

pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan lain yang mengganggu

dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar mata air

sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 90

(1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L3 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. arahan peraturan zonasi untuk suaka alam perairan;

b. arahan peraturan zonasi untuk cagar alam;

c. arahan peraturan zonasi untuk pantai berhutan bakau;

d. arahan peraturan zonasi untuk taman nasional;

e. arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam; dan

f. arahan peraturan zonasi untuk cagar budaya dan ilmu

pengetahuan.

(2) Arahan peraturan zonasi untuk suaka alam perairan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk

pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta

ekosistemnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu fungsi kawasan suaka alam perairan sebagai tempat

pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta

ekosistemnya;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan suaka alam

periran sebagai tempat pengawetan keanekaragaman tumbuhan

dan satwa serta ekosistemnya; dan

penyimpanan ... d. penyediaan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (107)

- 107 -

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana

pengawasan perlindungan keanekaragaman tumbuhan dan

satwa serta ekosistemnya.

(3) Arahan peraturan zonasi untuk cagar alam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan

kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau

penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan

angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk

penunjang budi daya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang

kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu fungsi cagar alam; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman

tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan

tumbuhan dan satwa endemik kawasan, perburuan terhadap

satwa yang berada di dalam kawasan, dan kegiatan lain yang

mengganggu fungsi cagar alam.

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana

pengawasan perlindungan keanekaragaman tumbuhan dan

satwa serta ekosistemnya.

(4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian,

kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan,

kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam,

penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan

air, energi air, panas, dan angin;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (108)

- 108 -

mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai

pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat

mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem

hutan bakau, perusakan hutan bakau, dan kegiatan lain yang

mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau.

(5) Arahan peraturan zonasi untuk taman nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan

peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan

dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas,

dan angin, pariwisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa

liar, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budi

daya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat yang dapat

berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya

tradisional, dan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang

tidak dilindungi; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman

nasional.

(6) Arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyimpanan

dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air,

panas, dan angin serta wisata alam, kegiatan penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan

peningkatan kesadartahuan konservasi alam, kegiatan

pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya,

dan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (109)

- 109 -

dan kegiatan penangkaran dalam rangka penetasan telur

dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

pendirian bangunan penunjang kegiatan penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan

peningkatan kesadartahuan konservasi alam, dan kegiatan selain

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu

fungsi taman wisata alam sebagai kawasan pelestarian alam;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian

bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan

peningkatan kesadartahuan konservasi alam, dan kegiatan selain

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mengganggu fungsi

taman wisata alam sebagai kawasan pelestarian alam; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa akses yang

baik untuk keperluan rekreasi dan pariwisata, sarana

pengawasan untuk menjamin pelestarian sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya, sarana perawatan, serta fasilitas

penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu

pengetahuan, dan pengembangan plasma nutfah endemik.

(7) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu

pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri

atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian,

penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu

fungsi kawasan cagar budaya;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian

bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan

yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa benda,

bangunan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (110)

- 110 -

bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah, wilayah

dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang

mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat;

dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana

perlindungan benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan

sejarah.

Pasal 91

(1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L4 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang

pasang; dan

b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir.

(2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman

mangrove dan terumbu karang, pembuatan pemecah gelombang

dan pelindung pantai, pembuatan tanggul pelindung atau sistem

polder yang dilengkapi dengan pintu dan pompa sesuai dengan

elevasi lahan terhadap pasang surut, serta kegiatan pendirian

bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana

gelombang pasang;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

pariwisata, olahraga, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud

pada huruf a dengan potensi kerugian kecil akibat bencana

gelombang pasang;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan

pengambilan terumbu karang, pengrusakan mangrove, dan

kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut; dan penyediaan

prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan jalur

evakuasi bencana gelombang pasang serta pemasangan sistem

peringatan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (111)

- 111 -

peringatan dini.

(3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan,

reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air,

sumur resapan dan lubang biopori, serta penentuan lokasi dan

jalur evakuasi bencana banjir;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah

aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan

menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau

menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang

berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan

kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah

pengaliran;

2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang

bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan

3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir.

Pasal 92

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 87 ayat (3) huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman dengan

intensitas kepadatan sedang dan tinggi, kegiatan pertahanan dan

keamanan negara, kegiatan pelayanan pemerintahan, kegiatan

industri, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan

pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pelayanan sistem

angkutan umum dan angkutan barang, kegiatan pelayanan

c. kegiatan ... transportasi ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (112)

- 112 -

transportasi laut, kegiatan pelayanan transportasi udara, kegiatan

pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, dan

kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta

pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman

bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan selain kegiatan

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi

Zona B1;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan pertahanan dan

keamanan negara, kegiatan industri yang menimbulkan polutan,

kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur

evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona

B1;

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang

meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian

bangunan dan GSB terhadap jalan sesuai ketentuan perundang-

undangan;

2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkunganyang berbasis

mitigasi bencana; dan

3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi

dengan tingkat KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen).

e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas

kawasan; dan

f. penyediaan prasarana dan sarana minimum permukiman perkotaan

meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, serta lokasidan jalur

evakuasi bencana.

Pasal 93

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 87 ayat (3) huruf b terdiri atas:

a. kegiatan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (113)

- 113 -

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman dengan

intensitas kepadatan sedang, kegiatan pertahanan dan keamanan

negara, kegiatan pemerintahan, kegiatan perdagangan dan jasa,

kegiatan transmigrasi, kegiatan minapolitan, kegiatan agroindustri,

kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan,

kegiatan pelayanan angkutan umum dan angkutan barang dan

kegiatan transportasi udara;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan selain kegiatan

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi

kawasan pada Zona B2;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan pertahanan dan

keamanan, kegiatan industri yang menimbulkan polutan, kegiatan

yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi

bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pada

Zona B2;

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang

meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian

bangunan dan GSB terhadap jalan sesuai ketentuan perundang-

undangan;

2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkunganyang berbasis

mitigasi bencana; dan

3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi

dengan tingkat KWT paling tinggi 40% (empat puluh persen).

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum permukiman perdesaan

meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, serta lokasi dan jalur

evakuasi bencana.

Pasal 94

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (114)

- 114 -

Pasal 87 ayat (3) huruf c terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian tanaman

pangan, kegiatan pertanian hortikultura, kegiatan perkebunan,

kegiatan peternakan, dan kegiatan permukiman perdesaan skala

terbatas;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi

Zona B3;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi alih fungsi terhadap lahan

pertanian pangan berkelanjutan; kegiatan yang merusak irigasi,

infrastruktur pertanian, mengurangi kesuburan tanah lahan

pertanian, dan kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B3; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas dan

infrastruktur pendukung kegiatan pertanian, perkebunan, dan

peternakan, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 95

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 87 ayat (3) huruf d terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan,

pemeliharaan, dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga

fungsi zona L1 hutan lindung;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

pertahanan dan keamanan negara, kegiatan transmigrasi, kegiatan

ekowisata, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a

yang tidak mengganggu fungsi Zona B4;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

mengganggu fungsi Zona B4; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan

fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

Pasal 96

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 87 huruf e terdiri atas:

b. kegiatan ... a. kegiatan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (115)

- 115 -

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pertambangan mineral dan batubara dengan

mempertimbangkan potensi lestari;

2. kegiatan pencegahan dan pengendalian perkembangan kawasan

peruntukan pertambangan mineral dan batubara yang berpotensi

merusak kawasan berfungsi lindung atau memiliki nilai ekologi

tinggi; dan

3. kegiatan pemulihan pasca tambang;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi

Zona B5;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

mengganggu fungsi kawasan pada Zona B5; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan

fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan mineral

dan batubara.

Pasal 97

Arahan peraturan zonasi untuk Zona A1 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 87 ayat (3) huruf f terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan,

kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan kelautan

dan perikanan, kegiatan wisata bahari, kegiatan perlindungan

ekosistem, dan kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai;

2. kegiatan perlindungan Zona A1 dari kegiatan yang mengganggu

kelestarian fungsi pantai sebagai titik garis pangkal Kepulauan

Indonesia antara lain pendirian infrastruktur penanda; dan

3. lintas damai kapal asing di Laut Teritorial Indonesia.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi

Zona A1;

c. kegiatan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (116)

- 116 -

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan

limbah, kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem dan biota laut,

dan kegiatan yang mengganggu fungsi Zona A1; dan

d. ketentuan khusus untuk Zona A1 meliputi pendirian bangunan lepas

pantai mengikuti standar keselamatan pelayaran dan bangunan, tidak

merusak estetika pantai, tidak berpotensi merusak ekosistem dan

biota laut, serta mempertimbangkan karakteristik lingkungan, jalur

lalu lintas laut dan pelayaran serta kegiatan operasional pelabuhan.

Bagian Ketiga

Arahan Perizinan

Pasal 98

(1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2)

huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.

(2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan

ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah

kabupaten sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang

wilayah kabupaten beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya

yang didasarkan pada rencana tata ruang Kawasan Perbatasan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

(3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan

ketentuan masing-masing sektor/bidang yang mengatur jenis

kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan sektor/bidang terkait.

Bagian Keempat

Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 99

Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah

Daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka

mewujudkan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (117)

- 117 -

mewujudkan rencana tata ruang Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 100

Pemberian insentif dan disinsentif diberikan oleh:

a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;

b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan

c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 101

(1) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, dapat berupa:

a. subsidi silang;

b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang

diberikan oleh Pemerintah;

c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;

d. pemberian kompensasi;

e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau

f. publisitas atau promosi daerah.

(2) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah

Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b

dapat berupa:

a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat

kepada daerah pemberi manfaat;

b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana di

daerah termasuk bantuan teknis;

c. kemudahan pelayanan dan/atau perizinan bagi kegiatan

pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah

pemberi manfaat; dan/atau

d. publisitas atau promosi daerah.

(3) Insentif dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah kepada

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c dapat

berupa:

a. pemberian keringanan pajak;

b. pemberian ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (118)

- 118 -

b. pemberian kompensasi;

c. pengurangan retribusi;

d. imbalan;

e. sewa ruang;

f. urun saham;

g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

h. kemudahan perizinan.

Pasal 102

(1) Disinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud Pasal 100 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:

a. pensyaratan khusus dalam pelayanan dan/atau perizinan bagi

kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;

b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah

termasuk bantuan teknis; dan/atau

c. pemberian status tertentu dari Pemerintah.

(2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b dapat berupa:

a. pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah

penerima manfaat kepada daerah penerima manfaat;

b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana termasuk bantuan

teknis; dan/atau

c. pensyaratan khusus dalam pelayanan dan/atau perizinan bagi

kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah

penerima manfaat.

(3) Disinsentif dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah kepada

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c dapat

diberikan dapat berupa:

a. pengenaan kompensasi;

b. persyaratan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (119)

- 119 -

b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan

ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

c. kewajiban memberi imbalan;

d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana termasuk bantuan

teknis; dan/atau

e. pensyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 103

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 diberikan untuk

kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi

pengembangannya.

(2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 105

(1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau

sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan bidang penataan ruang.

(2) Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang

yang tidak sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang

wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang dan

peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang

Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.

(2) Pengelolaan ... BAB VIII ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (120)

- 120 -

BAB VIII

PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pasal 106

(1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan

Negara dilakukan pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.

(2) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan instansi

Pemerintah terkait, termasuk badan yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam bidang pengelolaan batas wilayah negara dan

kawasan perbatasan, Gubernur, Bupati, dan pimpinan

badan/lembaga sesuai dengan kewenangannya berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pasal 107

Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara

dilakukan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan

Masyarakat Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 108

Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara

dilaksanakan dilakukan pada tahap:

a. perencanaan tata ruang;

b. pemanfaatan ruang; dan

c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 109...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (121)

- 121 -

Pasal 109

Bentuk Peran Masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 108 huruf a berupa:

a. masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau

kawasan;

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau

5. penetapan rencana tata ruang.

b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama

unsur Masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 110

Bentuk Peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 108 huruf b dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama

unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan

rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan

ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan

memperhatikan kearifan lokal, serta sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan, serta

memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

dan sumber daya alam; dan

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 111 ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (122)

- 122 -

Pasal 111

Bentuk Peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan,

pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana

tata ruang yang telah ditetapkan;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam

hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan

pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah

ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang

terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana

tata ruang.

Pasal 112

(1) Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dapat disampaikan

secara lisan dan/atau tertulis kepada:

a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait

dengan penataan ruang;

b. Gubernur; dan

c. Bupati.

(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat

disampaikan kepada atau melalui unit kerja yang berada pada

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait dengan

penataan ruang, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Pasal 113

Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam penataan ruang di

Kawasan ...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (123)

- 123 -

Kawasan Perbatasan Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka peraturan daerah

tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang

rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan peraturan daerah tentang

rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi termasuk rencana

zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dan kabupaten

yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan pada

saat revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi,

peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan

peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan

zonasi termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil

provinsi dan kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 115

(1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah

dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Presiden ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai

dengan ketentuan Peraturan Presiden ini:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait

disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang

yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan

Peraturan Presiden ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya,

pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa

berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa

teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata

2. untuk ... ruang...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (124)

- 124 -

ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak

memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai

dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan

peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah

diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang

timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan

penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai

dengan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian dengan

fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi

yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan

Presiden ini;

d. pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara yang

diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini,

pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan

disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang

dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan

2. yang sesuai dengan Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk

mendapatkan izin yang diperlukan;

e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat

dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, yang karena Rencana Tata Ruang Kawasan

Perbatasan Negara ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka

penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata

ruang berikut peraturan zonasi termasuk rencana zonasi Wilayah

Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dan kabupaten di Kawasan

Perbatasan Negara belum ditetapkan dan/atau disesuaikan dengan

Peraturan...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (125)

- 125 -

Peraturan Presiden ini, digunakan rencana tata ruang Kawasan

Perbatasan Negara sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara

adalah selama 20 (dua puluh) tahun.

(2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan

Negara dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan

Negara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:

a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan

dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan

peraturan perundang-undangan;

b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan

dengan batas wilayah daerah yang termasuk dalam Kawasan

Perbatasan Negara di Kalimantan yang ditetapkan dengan

peraturan perundang-undangan; atau

c. apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan

Negara di Kalimantan.

Pasal 117

Ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah

provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah

kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang

beserta peraturan zonasi termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan

pulau-pulau kecil provinsi dan kabupaten yang telah ada dinyatakan

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti

berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 118

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (126)

- 126 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Maret 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati

rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated:

Views: 5829

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.